Oleh : Maharani
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Pemerintah Provinsi mempunya visi NTB Gemilang. Hal itu dijabarkan dalam enam misi. Pertama, NTB Tangguh dan Mantap. Dilakukan melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
Kedua, NTB Bersih dan Melayani. Membentuk birokrasi berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketiga, NTB sehat dan cerdas. Misi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
Misi keempat, NTB Asri dan Lestari. Diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Kelima, NTB sejahtera dan mandiri. Dilakukan melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. ”Perekonomian ini bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi,” katanya.
Kemudian misi keenam yakni NTB Aman dan Berkah. Misi itu diwujudkan melalui pembangunan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Tema pembangunan yang diusung tahun 2020 adalah pembangunan manusia untuk NTB tangguh, mantap dan lestari. Ada lima program prioritas, yakni mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Kemudian program pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan kemiskinan. Menggenjot nilai investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi. Serta Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.
Berdasarkan kebutuhan dan arah pengembangan, prioritas pembangunan di Pulau Lombok dan Sumbawa berbeda. Pembangunan Pulau Lombok menggunakan pendekatan pulau atau Lombok Eco City Island (Leci), sedangkan Pulau Sumbawa menggunakan pendekatan kawasan atau Sumbawa Eco Zone (Suez).
Gubernur Zul menekankan, dua kegiatan berskala internasional perlu mendapat perhatian, yaitu Motogp 2021 dan pembangunan Smelter dan industri turunannya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) di Sumbawa Barat. Rencananya smelter akan beroperasi tahun 2021/2022. Kegiatan besar ini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, betulkah?.
Keselarasan pembangunan antar daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan perputaran ekonomi di NTB. Namun, konektivitas pembangunan antar daerah apakah bisa terwujud?
Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu merupakan pertanyaan yang dapat dijadikan pelecut dan energy bagi SKPD dan Daerah dalam menelurkan kebijakan. Pertanyaan ini juga dapat dijadikan sebuah renungan. Kenapa begitu?.
Dalam membuat konektivitas kebijakan, diperlukan pemahaman bersama antar SKPD maupuan antara Daerah. Dalam SKPD saja sangat sulit untuk mau duduk bersama dalam memecahkan permasalahan bersama, apalagi antar Daerah. Disinilah diperlukan sebuah Leader yang kuat menjadi perekat.
Tulisan ini akan mengambil salah satu contoh dalam membedah dan membuka ruang pemikiran kita dalam mendorong sebuah kebijakan pembangunan yang terkoneksi.
Di awal tulisan ini, Bapak gubernur telah mengatakan ada dua prioritas pembangunan kedepannya. Salah satunya yaitu Lombok eco Cuty Island dengan peluang didepepan yaitu Moto GP tahun 2021.
Perkembangan ini juga didukung dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika ke depannya akan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.
Pengembangan KEK Mandalika ini tentunya juga akan memberikan ruang investasi yang sangat menjanjikan yang terbukti dengan akan beroperasinya 8 investor hotel dengan nilai investasi 13 Triliyun dan diperkirakan akan menyerap 58 ribu tenaga kerja/karyawan. Keberadaan hotel bertarap Internasional serta berbagai hotel/penginapan yang telah ada tentunya akan membutuhkan berbagai macam kebutuhan logistik. Salah satu kebutuhan logistik yang harus dipenuhi oleh hotel adalah berupa kebutuhan logistik makanan disamping berbagai macam kebutuhan logistik lainnya seperti kebutuhan logistik interior dan eksterior, logistik kamar, perawatan, dan lain sebagainya.
Untuk memenuhi kebutuhan logistiknya tersebut, tentunya pihak manajemen hotel membutuhkan kerjasama dengan para supplier yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing hotel.
Mengingat banyaknya hotel/penginapan yang membutuhkan logistik di KEK Mandalika ini maka, peluang supplier untuk bekerjasama akan sangat terbuka. Namun, untuk lebih mentertibkan serta mempersempit peluang persaingan tidak sehat antar supplier tentunya dibutuhkan suatu asosiasi yang mewadahi kepentingan antara pihak hotel dengan para supplier.
Lombok Tengah dengan segala energinya sedang focus kepada pembanguan dengan slogan yang dimiliki KEK mandalika. Prioritas pembangunan baik sumberdaya Manusia maupun Financial focus dalam mendukung pembangunan tersebut. Sebut saja, sekarang ini melalui Pemerintah Pusat Lombok Tengah sedang membangun infrastruktur jalan dari Bandara Internasional Lombok Menuju Kute dengan anggaran yang cukup besar yaitu lebih dari 1 triliun. Belum lagi pembangunan sikuit yang dikebut dan harus bisa beroperasi tahun 2021. Tidak hanya itu, kawasan lingkar KEK juga focus untuk berbenah, baik SDM maupun bidang yang lainnya.
Namun kita tidak pernah belajar banyak dari model pembangunan yang seperti itu. Model pembangunan yang focus terhadap pengembangan kepariwisataan pernah dilakukan oleh NTB dengan Lombok Barat sebagai leader daerahnya. Awal tahun 1900-an. Lombok Barat bergeliat dengan pengembangan Pariwisata senggiginya. Pengembangan Infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya dikembangkan untuk mendukung kawasan senggigi. Namun apa yang diperoleh oleh masyarakat sekitar?.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), hanya Daerah saja yang mendapatkan keuntungan dalam bentuk Pajak kamar. Itu pun, Pemerintah daerah berdarah-darah dalam melakukan penagihan, bahkan banyak pengusaha nakal yang memanipulasi ijin. Sedangkan masyarakat Lombok Barat secara umum dan masyarakat sekitar senggigi secara khusus hanya mendapatkan kebisingan dan limpahan permasalahan sosialnya saja. Manfaat ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat Lombok barat kurang dari 10%nya. Bahkan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat NTB secara umum tidak lebih dari 20%nya saja.
Kenapa bisa terjadi hal seperti itu?. Ini merupakan pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Dan sesegera mungkin untuk kita mau duduk dan berbuat bersama.
Saat ini, Lombok Barat dan Lombok Tengah memiliki pasar, dalam bentuk pembangunan dan pemanfaatan dari hasil pembangunan tersebut. Dan Daerah yang memiliki barang/Komoditi adalah Lombok Timur dan Lombok Utara. Sedangkan Mataram sebagai Daerah penyangga dan pendukung segala kegiatan ekonomi yang ada. Bagaimana caranya agar daerah-daerah di Pulau Lombok ini mau duduk bersama dan bersinergi dalam pembangunan?.
Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah dalam rangka percepatan penguatan konektivitas dan meningkatkan multiplier effect dari Pembangunan ini, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Berani tidak NTB membuat peraturan turunannya, untuk mempercepat konektivitas tersebut?.
Sislognas berperan memberikan arah kebijakan dan strategi bagi pengembangan logistik dan konektivitas nasional. Sislognas juga diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan khususnya di bidang logistik dan infrastruktur, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Sislognas juga diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dengan biaya yang kompetitif, meningkatkan peluang investasi bagi usaha besar, menengah, kecil dan mikro, serta membuka peluang bagi pelaku dan penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala regional dan global.
Selain penguatan konektivitas di koridor ekonomi KEK, Senggigi dan tiga Gili melalui pembangunan infrastruktur jaringan jalan, baik di pusat industri hulu dan hilir maupun di pusat kegiatan, prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang menghubungkan antar daerah dimaksudkan agar konektivitas antar wilayah di kawasan pariwisata dapat segera terintegrasi. sehingga kegiatan ekonomi utama masyarakat yakni dalam pengelolaan hasil pertanian, kerajinan, transportasi, jasa dan hasil perikanan dapat berkembang lebih pesat.
Karena itu prioritas provinsi dan kabupaten/kota harus selaras. Kemudian program Pemprov, Pemkab hingga ke tingkat desa harus juga bersinergi, baik dalam perencanaan maupun penganggarannya.
Ada beberapa program yang dapat disinergikan antara lain, bagaimana mendorong agar iklim pasar bagi pengusaha local, perusahaan daerah dan BUMDES bisa saling terkoneksi dan memiliki ruang yang lebih besar. Jaminan pasar ini, bagi komoditi daerah sangat diperlukan. Pembuatan zona produser, produsen dan konsumen harus dipetakan agar kualitas dan keberlanjutan dapat terpenuhi.
Seluruh program haru berbasis data yang sama dan terkini. Misalnya dalam program kebutuhan dan ketersediaan komoditi harus ter up date sehingga dalam distribusi akan tepat (waktu, jumlah dan kualitasnya).
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center