PILKADA LOTIM 2024: LRC DORONG AGENDA PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Herman Rakha*

“Memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. No One Left Behind.” Hal tersebut merupakan tujuan besar yang diupayakan untuk dapat terwujud dan menjadi salah satu agenda pembangunan. Untuk itu dalam momentum pelaksanaan pemilihan kepala daeah (Pilkada) Kabupaten Lombok Timur 2024 mendatang, Lombok Research Center (LRC) mendorong isu inklusi menjadi suatu agenda pembangunan bagi para kandidat bakal calon kepala daerah Lombok Timur yang akan datang.

Dalam upaya mewujudkan isu inklusi menjadi suatu agenda pembangunan maka, calon kepala daerah mendatang setidaknya memiliki tiga tipe kepemimpinan yang saling bersinergi, yaitu kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership), dan kepemimpinan sosial (societal leadership). Ketiga jenis kepemimpinan tersebut harus bekerja dengan perangkat tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance).

Lombok Timur dengan populasi penduduk pada 2023 mencapai 1.391.382 jiwa dan merupakan daerah dengan jumlah populasi terbanyak diantara 10 daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menjadikan daerah ini tidaklah kekurangan seorang pemimpin untuk menahkodai jalannya pembangunan di daerah dengan motto “Gumi Patuh Karya”. Untuk itu, penting bagi LRC mendorong para kandidat calon bupati/wakil bupati mendatang memiliki komitmen perencanaan pembangunan melalui pembentukan RPJMD inklusif dan aktivasi optimum elemen-elemen sosial dan masyarakat sipil sebagai pilar societal leadership.

Momentum Pilkada Lotim 2024 mendatang merupakan saat yang tepat dalam memperluas diskursus gagasan dan agenda pembangunan oleh para kandidat bakal calon untuk dapat memperluas keterlibatan kelompok rentan dalam agenda pembangunan Lombok Timur mendatang melalui proses perencanaan yang partisipatif. Sehingga visi dan misi para kandidat bakal calon bupati/wakil bupati Lombok Timur mendatang mencerminkan adanya agenda pembangunan inklusif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan LRC di 15 desa yang merupakan daerah dampingan dalam Program INKLUSI di Lombok Timur, masih ditemukan minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak, tentunya menjadi modal besar bagi para bakal calon bupati/wakil bupati Lombok Timur mendatang untuk menjadikan agenda pembangunan inklusif di Lombok Timur. Persoalannya saat ini adalah masih kurangnya transparansi dan partisipasi terhadap kebijakan yang terkait dengan kepentingan kelompok rentan.
 
Pemimpin Lombok Timur Mendatang
Dalam upaya menjadikan inklusivitas menjadi suatu agenda pembangunan di Lombok Timur maka, para kandidat bakal calon pemimpin Lombok Timur mendatang setidaknya harus memiliki komitmen untuk dapat mendorong ruang-ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah dengan kelompok rentan. Bahkan dalam momentum saat ini dimana, tahapan penyusunan RPJMD 2025-2029 agenda pembangunan inklusif sudah harus dibahas menjadi agenda pembangunan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kemudian, pemimpin Lombok Timur mendatang harus ditopang oleh manajemen komunikasi untuk dapat bersinergi dengan aktor-aktor politik yang ada dimana, hal ini bertujuan untuk dapat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan kelompok rentan.

Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif maka, peran pemerintah tidak akan maksimal tanpa melibatkan atau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk itu, kepala daerah Lombok Timur mendatang harus merupakan sosok yang selalu mengedepankan prinsip kolaborasi multi pihak atau Penta Helix Collaboration. Bentuk kolaborasi ini merupakan suatu inovasi yang didalamnya tertintegrasi peran dari berbegai unsur yakni, pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media. Unsur-unsur tersebut memiliki pengaruh maupun fungsi masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian dalam agenda pembangunan inklusif di Lombok Timur.

Selain itu, kepala daerah Lombok Timur mendatang harus mampi melakukan reformulasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kepekaan serta perlindungan terhadap kepentingan kelompok rentan di Lombok Timur. Selanjutnya, kepala daerah mentang harus terus mendorong upaya sosialisasi dan implementasi terkait dengan beberapa kebijakan daerah yang inklusif. langkah-langkah tersebut dapat juga dilakukan melalui penganggaran yang proporsional bagi pemenuhan kelompok rentan yang dialokasikan secara efektif dan efisien.
 
Tantangan Pembangunan
Selain mewujudkan pembangunan inklusif, kepala daerah Lombok Timur mendatang akan dihadapkan beberapa tantangan yang hingga saat ini masih menjadi agenda pembangunan untuk segera dituntaskan. Adapun beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase jumlah penduduk miskin Lombok Timur pada 2023 adalah 15,63%. Persentase penduduk miskin ini masih berada di atas rata-rata kemiskinan provinsi NTB yaitu, 13,85% dan rata-rata nasional 10,96%. Begitu pun terdapat 971.337 jiwa atau 377,522 kepala keluarga (KK) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Lombok Timur. Kepala daerah mendatang juga dihadapkan pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan dimana, terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka yaitu, 2,11% pada 2022 menjadi 2,47% pada 2023.

Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan kasus kekerasan terhadap perampuan dan anak yang masih tinggi. Data Simfoni PPA menyebutkan hingga pertengahan Juni 2024 terdapat 104 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Jumlah kasus ini mendekati 50 persen dari kasus tahun sebelumnya, sebanyak 204 kasus. Sedangkan pada 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 228 kasus yang terlaporkan.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan juga menjadi perhatian penting. Program penghijauan, pengelolaan sampah yang baik, dan penggunaan energi terbarukan merupakan beberapa langkah yang harus diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan Lombok Timur.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, baik formal maupun informal, serta menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 
Peluang Pembangunan
Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi lokomotif baru bagi kemajuan Lombok Timur dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif. Upaya menghadirkan pembangunan pariwisata melalui desa wisata yang selama ini dilakukan harus direformulasikan kembali dengan cara mengintegrasikannya dengan potensi daerah, yaitu sektor pertanian. Dukungan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi melalui program kebijakan, seperti pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Langkah ini penting untuk dilakukan agar pelaku ekonomi kreatif lebih banyak lagi bermunculan dengan berbagai ide dan inovasi kreatif lainnya.

Namun, tantangan masih ada. Akses pasar yang terbatas, keterampilan yang kurang memadai, dan kurangnya inovasi masih menjadi kendala bagi pelaku ekonomi kreatif di Banyumas. Pemerintah perlu memberikan akses modal dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif serta membantu pemasaran produk-produk mereka melalui berbagai platform.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timru yang terus mengalami kemajuan merupakan modal penting bagi upaya mewujudkan pembangunan inklusif. untuk itu, agenda pembangunan inklusif akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM yang ada. Pilkada Lombok Timur 2024 akan menjadi ajang penting untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Isu-isu strategis seperti pengembangan pariwisata, peningkatan infrastruktur, pemanfaatan dana desa, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM, dan ekonomi kreatif, akan menjadi fokus utama. Dengan kebijakan yang tepat, Lombok Timur memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan yang paling penting adalah Lombok Timur sebagai daerah inklusif.

*Penulis merupakan peneliti pada Lombok Research Center