Kelompok Konstituen (KK) di Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji (22/04/2026), dan Desa Lando , Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (23/04/2026), merupakan bagian dari Program Inklusi fase dua yang dibentuk pada awal 2026. Seiring pembentukannya, pengurus KK menyadari masih perlunya bekal pengetahuan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat desa yang beragam kebutuhannya.

Penguatan Kapasitas dan Akses Layanan

Kegiatan penguatan yang digelar selama dua hari ini menghadirkan narasumber dari instansi teknis yang selama ini berhubungan langsung dengan kebutuhan warga. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Lombok Timur, Hazrin; Kepala Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Lombok Timur, Musa; serta perwakilan BPJS Kesehatan, Jab Salim.

Masing-masing pemateri menyampaikan hal-hal yang paling sering menjadi kendala di masyarakat. Dinas Dukcapil menjelaskan prosedur administrasi kependudukan yang kerap dianggap rumit, Dinas Sosial memaparkan akses layanan bantuan sosial, sementara BPJS Kesehatan memberikan panduan aktivasi dan penggunaan layanan jaminan kesehatan.

“Selama ini kami sering bingung harus mulai dari mana saat mengurus layanan. Dengan penjelasan langsung seperti ini, jadi lebih jelas dan tidak ragu lagi,” ungkap salah satu peserta kegiatan.

Suasana diskusi berlangsung hidup. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi aktif mengajukan pertanyaan berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Di Desa Penedagandor, kegiatan ini banyak diikuti kader dan kepala kewilayahan yang juga menjadi pengurus KK. Sementara di Desa Lando, pesertanya lebih beragam, mulai dari kader, kepala wilayah, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum.

Interaksi dua arah ini menjadi kekuatan utama kegiatan. Warga bisa langsung mengonfirmasi prosedur, sementara penyedia layanan mendapatkan gambaran nyata tentang kendala yang dihadapi di lapangan.

Kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum berbagi informasi. Lebih dari itu, penguatan kapasitas ini diharapkan membuat KK mampu berperan aktif sebagai penghubung layanan di tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, KK dapat membantu warga mengakses layanan tanpa harus berhadapan dengan kebingungan yang sama seperti sebelumnya.

Ke depan, KK yang memiliki fokus pada perlindungan sosial juga berpotensi menjadi bagian dari jejaring layanan di desa. Artinya, akses terhadap layanan publik tidak lagi terasa jauh, melainkan hadir lebih dekat dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.