Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day diperingati setiap 8 Maret. Setiap tahun, momen ini digunakan untuk merefleksikan perjuangan kaum perempuan dalam kesetaraan jender. Tahun ini tema yang digunakan dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia 2025 adalah #AccelerateAction atau #MempercepatAksi.
Tema #MempercepatAksi ini sangat relevan dengan fenomena kekerasan yang masih dialami oleh perempuan, terutama di daerah. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan, pada tahun 2024 ada 950 kasus yang terlaporkan di NTB. Sebagian besar kasus kekerasan tersebut (833 kasus) dialami oleh perempuan.
Kabupaten dengan laporan paling banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB adalah Lombok Timur. HIngga 2025, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Sejak 1 Januari 2025 hingga saat data ini diambil pada 10 Maret 2025 pukul 22.55 WITA, sudah ada 37 pengaduan terhadap kekerasan perempuan. Tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 220 kasus terlapor.
Berangkat dari hal tersebut serta sejalan dengan tema #IWD2025 yaitu “Accelerate Action” atau “Percepat Aksi”, Lombok Research Center (LRC) menjadikan momen Hari Perempuan Sedunia sebagai upaya mendorong percepatan langkah cepat, konkret, dan kolaborasi dalam mengatasi persoalan kesetaraan jender, termasuk dalam upaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Momen #IWD2025 menjadi salah satu upaya LRC dalam membangun ruang dialog dan kesempatan bagi masyarakat dengan pengambil kebijakan dalam rangka mempercepat aksi nyata mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan di daerah, khususnya mewujudkan kesetaraan jender dan pembangunan inklusif di Kabuapaten Lombok Timur.
Dalam acara peringatan #IWD2025 atau Hari Perempuan Sedunia Tahun 2025, Lombok Research Center (LRC) mengambil tema “Curhatnya Rakyat” Membangun Dialog Mempercepat Aksi Pembangunan Inklusif dengan menghadirkan narasumber dari anggota legislatif Lombok Timur, yakni M. Yusri, AMKP (Ketua DPRD Lombok Timur), Saeful Bahri, S.Sos., (F-PPP DPRD Lombok Timur) dan Dedy Akwarizal Pebriyanto, Amd. Kep. (F-PKB DPRD Lombok Timur). Acara tersebut diselenggarakan di Classic Coffee, Kecamatan Sikur pada 8 Maret 2025.
Peringatan #IWD2025 yang diselenggarakan oleh LRC tersebut juga merupakan rangkaian dari implementasi Program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur dimana, LRC menjadi mitra Yayasan BaKTI. Adapun peserta yang hadir berasal dari unsur pemerintah daerah, perwakilan penyandang disabilitas beserta pendampingnya, Kelompok Konstituen (KK), dan Forum Media.
Perempuan Lombok Timur: Menuju Pembangunan Daerah yang Lebih Inklusif
Lombok Timur, dengan kekayaan budaya dan alamnya, berupaya mewujudkan pembangunan inklusif, di mana perempuan memegang peranan krusial. Jumlah penduduk Lombok Timur menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 adalah 1,404,343 jiwa dan 705,110 jiwa diantaranya merupakan perempuan. Meski demikian, mereka masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kekerasan berbasis gender, dan hambatan ekonomi. Upaya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, peningkatan akses layanan publik, kuota representasi, penanganan kekerasan, dan program ekonomi terus digalakkan.
Perempuan Lombok Timur adalah penggerak ekonomi keluarga, pendidik generasi penerus, dan agen perubahan di masyarakat. Mereka berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menanamkan nilai-nilai luhur, dan memajukan komunitas. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan peran perempuan dalam pembangunan daerah terus meningkat, membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci, dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menangani tantangan yang ada.
Pengakuan dan penghargaan terhadap peran perempuan sangat penting. Pembangunan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif perempuan akan membawa dampak positif bagi Lombok Timur. Upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti program pemberdayaan, peningkatan akses, dan penanganan kekerasan, harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, perempuan Lombok Timur dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah, menuju masa depan yang lebih baik dan adil bagi semua.
Untuk itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif di daerah maka sangat penting untuk terus mendorong upaya-upaya kolaborasi multi pihak sebagai bagian dari memperkuat peran perempuan dalam pembangunan. “Kami selaku pimpinan DPRD Lombok Timur sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan di daerah, contohnya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh LRC yang membuka ruang dialog antara kami selaku wakil rakyat dengan masyarakat yang kami wakili kepentingannya” ungkap M. Yusri, AMKP.
Ketua DPRD Lombok Timur juga berharap akan muncul kegiatan-kegiatan sejenis seperti yang dilakukan oleh LRC dalam upaya mewujudkan kesetaraan jender dan pembangunan inklusif. Berdasarkan pada Indeks Kesetaraan Gender (IKG) Lombok Timur tahun 2023, salah satu tantangan yang menjadi perhatian Ketua DPRD Lombok Timur adalah terkait dengan sektor pendidikan dimana, penduduk perempuan yang tidak bersekolah sebesar 29,57 persen berbanding penduduk laki-laki sebesar 22,45 persen. Kondisi ini berbanding terbalik pada persentase penduduk yang masih sekolah dimana penduduk laki-laki lebih tinggi (27,46 persen) daripada perempuan (23,57 persen). Hal ini juga sejalan dengan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah, yakni 22,26 persen (perempuan) dan 17,59 persen (laki-laki).
“Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan di Lombok Timur merupakan salah satu upaya penting untuk terus didorong untuk menuju pembangunan inklusif di daerah. Untuk itu, kami memiliki komitmen untuk bersama-sama dengan stakeholder pembangunan di Lombok Timur memperkuat kolaborasi untuk mencapai tujuan itu”, sambung M. Yusri, AMKP.
Ruang Dialog kelompok Rentan
Kegiatan peringatan Hari Perempuan Sedunia atau #IWD2025 juga dimanfaatkan oleh peserta yang berasal dari perwakilan kelompok rentan untuk berdiskusi langsung dengan wakil rakyat. Salah satu isu yang disampaikan adalah terkait dengan komitmen pemerintah daerah terhadap kelompok disabilitas dalam mengakses pendidikan yang berdampak pada hak-hak disabilitas sering terabaikan.
Rifky, salah satu penyandang disabilitas di Lombok Timur menyampaikan bahwa keberadaan sekolah ramah anak yang di Lombok Timur tidak sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Rifky menyebutkan terdapat 130 ribu jiwa jumlah penyandang disabilitas di Lombok Timur pada tahun 2022 dimana, ketika mereka ingin mengakses pendidikan seringkali mereka langsung diarahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Bagi saya tidak semua penyandang disabilitas harus bersekolah di SLB, 3000 orang disabilitas mulai bersekolah di sekolah reguler. Di Lombok Timur terdapat 44 jumlah guru yang memiliki kompetensi dan ini belum dimaksimalkan keberadaannya oleh pemerintah daerah. Selain itu, fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Lombok Timur masih kurang dan kurang aksesibel (tidak ramah disabilitas)”, ujar Rifky.
Selain itu, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lombok Timur tidak dibarengi dengan komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam penanganannya, terutama terkait ketersediaan rumah aman bagi korban kekerasan. “Kami selaku pengelola Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang ada di desa merasa penting untuk menyampaikan hal ini kepada wakil rakyat agar dapat mendorong pihak eksekutif dalam memperhatikan kebutuhan bagi para korban kekerasan yang selama ini terabaikan”, ungkap Fikri yang berasal dari perwakilan Kelompok Konstituen (KK) Desa Aikmel Utara menyampaikan usulan kepada narasumber yang berasal dari anggota legislatif Lombok Timur.
Sementara itu, Silma Wirda Safitri perwakilan dari KK Desa Kertasari menyampaikan bahwa pemerintah daerah Lombok Timur setengah hati dalam mengawal berbagai kebijakan, baik di tingkat daerah maupun desa terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Desa diharuskan untuk membuat regulasi terkait pendewasaan usia perkawinan anak namun, pemerintah daerah masih kurang dalam implementasi dan mengawal regulasi kebijakan tersebut. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi di tingkat desa.
Bergerak Bersama: Aksi Nyata untuk Kesetaraan Gender di Lombok Timur
Lombok Research Center (LRC) berharap dari peringatan Hari Perempuan Sedunia 2025 atau #IWD2025 menjadi momentum untuk kita bergerak bersama dan mempercepat aksi nyata untuk mewujudkan kesetaraan jender dan pembangunan inklusif di daerah. Ruang dialog yang lebih luas akan memastikan partisipasi dan kolaborasi bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Laporkan setiap kasus kekerasan, dukung korban, dan berikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan, di mana mereka dapat hidup tanpa rasa takut dan diskriminasi. Mari kita wujudkan Lombok Timur yang ramah perempuan, inklusif, dan berkeadilan.