Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur menyebut jumlah pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) saat ini lebih dari 73 ribu. Hal ini tentunya menjadikan sektor UMKM menjadi salah satu penggerak perekonomian di daerah. Namun tidak bisa dipungkiri para pelaku UMKM di Lombok Timur masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses modal usaha, strategi pemasaran yang masih kurang memanfaatkan perkembangan teknologi karena pengetahuan terhadap perkembangan teknologi yang masih rendah, dan kurangnya pengetahuan bisnis.
Kolaborasi untuk UMKM Lombok Timur
Berbagai tantangan tersebut menjadi topik yang menarik dari gelaran Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema “Kolaborasi Multipihak Dalam Mendukung Usaha Kecil Menuju Pembangunan Inklusif” yang diselenggarakan Lombok Research Center (LRC) pada Rabu, 23 Oktober 2024 di Selong, Lombok Timur. Kegiatan tersebut juga masih menjadi rangkaian pelaksanaan Program INKLUSI di Lombok Timur dimana, LRC sebagai implementator merupakan sub mitra dari Yayasan BaKTI.
Diskusi kelompok terpumpun tersebut menghadirkan perwakilan dari Pemda Lombok Timur, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Kemudian dari Pegadaian cabang Selong, DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Lombok Timur dan KK Pendamping Usaha dari 15 desa dampingan LRC dalam Program INKLUSI.
Direktur LRC, Suherman, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan stakeholders, pemilik modal, dan pengelola UMKM agar terjalin kolaborasi multipihak yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Menurut beliau, kolaborasi antara UMKM dengan stakeholders dan sesama UMKM akan membentuk jejaring yang kuat, sehingga akses terhadap permodalan dan bahan baku menjadi lebih mudah.
“Selain itu, jejaring yang terbentuk akan membantu memperluas usaha, meningkatkan pemasaran, dan mendorong kemajuan perekonomian di desa,” ujar Suherman.
Dr. Maharani selaku fasilitator kegiatan menyebutkan bahwa UMKM merupakan pondasi perekonomian daerah. Beliau menyampaikan, hingga September 2024, investasi yang masuk ke Lombok Timur telah mencapai 12 triliun rupiah, dan 85% di antaranya berasal dari sektor UMKM. Menariknya, pada masa pandemi COVID-19, pertumbuhan perekonomian di Lombok Timur justru paling tinggi di seluruh NTB karena adanya sektor UMKM yang membuat Lombok Timur dapat bertahan.
‘Ini menunjukkan bahwa UMKM kita memiliki potensi besar sebagai penggerak roda perekonomian. Harapan saya dengan pertemuan kita hari ini, wawasan kita akan semakin terbuka mengenai cara mengembangkan usaha,’ ungkap Dr. Maharani.
Upaya Pemerintah Daerah dan Peran Asosiasi Pengusaha
Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, M. Hirsam, mengungkapkan bahwa UMKM di Lombok Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengelolaan keuangan. Selain itu, akses terhadap modal dari lembaga keuangan formal, khususnya koperasi, masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM perlu meningkatkan kapasitas mereka, terutama dalam bidang keuangan.
Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemda Lombok Timur telah menginisiasi Program Lotim Berkembang sejak Oktober 2022. Program ini bekerja sama dengan pegadaian untuk menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Hingga kini, program ini telah menyalurkan dana sebesar 64 miliar rupiah kepada 6.938 UMKM dengan suku bunga yang relatif rendah, yaitu 3 persen.
Selain program pembiayaan, Pemda Lombok Timur juga tengah membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Dengan anggaran sebesar 8,7 miliar rupiah, PLUT diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang komprehensif bagi UMKM di Lombok Timur. Di sini, para pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari konsultasi bisnis, pelatihan, hingga bantuan pemasaran. M. Hirsam berharap PLUT ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM di Lombok Timur. Namun, ia juga menyoroti pentingnya penyebarluasan informasi terkait program-program pemerintah agar dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM. Selain itu, data UMKM yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan program-program pembangunan.
Sementara itu, M. Buhari, S.T., perwakilan dari Dinas Perindustrian Lombok Timur, mendorong para pelaku UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas dan memiliki legalitas yang lengkap. Hal ini bertujuan agar produk-produk UMKM lokal dapat bersaing dengan produk-produk ritel. Pihaknya telah menginstruksikan setiap desa untuk mendata seluruh UMKM yang berminat mendapatkan fasilitasi dalam proses pengajuan legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, sertifikasi halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kami berharap pemerintah desa dapat berperan aktif dalam memotivasi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Legalitas produksi merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh setiap pelaku UMKM,” tegas M. Buhari.
Di tempat yang sama, Baiq Ariatun Jannah, Wakil Sekretaris DPC IWAPI Lombok Timur, menyampaikan bahwa IWAPI berkomitmen untuk memberdayakan perempuan pelaku usaha. Organisasi ini hadir untuk membantu meningkatkan kapasitas, produksi, dan pemasaran produk-produk UMKM di Lombok Timur. Saat ini, IWAPI telah membina sekitar 60 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Lombok Timur.
“Seluruh pelaku UMKM, terutama perempuan, sangat kami persilakan untuk bergabung dengan IWAPI. Organisasi ini dapat menjadi wadah yang tepat bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kami juga aktif mengadakan bazar dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan pemasaran,” ujar Ariatun.
Kesimpulan
Diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan oleh LRC telah berhasil menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Lombok Timur. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan UMKM di Lombok Timur dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.