Kehadiran mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi yang berasal dari empat perguruan tinggi terkemuka di Desa Paokmotong diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Untuk itu, dalam rangka memudahkan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program kerja dari mahasiswa KKN Kolaborasi tersebut, Pemerintah Desa Paokmotong, dalam hal ini Suherman, SP selaku kepala desa menghadirkan staf dan perangkat desa dalam acara temu kenal dengan mahasiswa KKN Kolaborasi tersebut.
Adapun mahasiswa KKN Kolaborasi di Desa Pokmotong terdiri dari mahasiswa Universitas Jember (UNEJ), Telkom University Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember, dan Universitas KH. Ahmad Muzakki Syah (UNIKHAMS) Jember. Acara temu kenal yang dilakukan oleh Pemdes Paokmotong berlangsung di rest area Kantor Desa Paokmotong yang kebetulan juga berada di depan Posko KKN Kolaborasi pada, Kamis (16/01/2025).
Antusiasme dan komitmen Desa Paokmotong terhadap kehadiran mahasiswa KKN Kolaborasi tergambar dari kehadiran seluruh staf dan perangkat desa se-Desa Paokmotong. Kehadiran seluruh staf dan perangkat desa merupakan suatu dukungan kepada mahasiswa KKN Kolaborasi agar dalam menjalankan program kerja dapat berjaan lancar.
Inisiatif pemerintah desa untuk menggelar acara temu kenal sangat tepat, mengingat mahasiswa KKN Kolaborasi dalam aktivitas program kerjanya selama kurang lebih 30 hari akan berinteraksi dengan staf maupun perangkat desa di 12 dusun yang ada di Desa Paokmotong. Terlebih kehadiran mahasiswa KKN Kolaborasi terdiri dari berbagai disiplin ilmu sehingga, diharapkan dapat memperkaya khasanah program kerja yang dijalankan dan berbasis pada kebutuhan spesifik masing-masing dusun. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Paokmotong.
Desa Paokmotong selama ini menjadi salah satu desa dampingan Lombok Research Center (LRC) dalam Program INKLUSI BaKTI. Desa Paokmotong juga menjadi salah satu desa inklusif dimana, didalam penyusunan kebijakan regulasi telah melibatkan semua stakeholder yang ada di desa, termasuk adalah kelompok rentan dan marjinal.
