Beberapa tahun terakhir, kita terbiasa mendengar berbagai kabar baik tentang pembangunan. Angka kemiskinan berangsur menurun, infrastruktur terus bertambah, layanan publik semakin meluas, dan berbagai indikator pembangunan manusia menunjukkan perbaikan. Nusa Tenggara Barat pun sedang bergerak dengan visi besar untuk menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.

Namun, di tengah optimisme itu, ada satu pertanyaan yang layak diajukan kembali. Jika pembangunan terus bergerak ke depan, mengapa masih ada puluhan ribu anak yang berada di luar sekolah?

Pertanyaan tersebut muncul ketika melihat data Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di NTB, jumlah ATS tercatat mencapai 70.424 anak. Mereka terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus pada jenjang tertentu. Dari jumlah tersebut, Lombok Timur mencatat ATS tertinggi sebanyak 20.555 anak, disusul Lombok Tengah 13.568 anak dan Kabupaten Bima 9.983 anak. Ketiga wilayah ini menyumbang lebih dari 62 persen ATS di NTB.

Angka itu tentu penting. Namun yang lebih penting adalah memahami apa yang sebenarnya sedang diceritakan oleh angka tersebut.

ATS Bukan Lagi Sekadar Persoalan Pendidikan

Selama ini, ketika berbicara tentang anak tidak sekolah, perhatian sering tertuju pada persoalan akses. Kita membayangkan sekolah yang terlalu jauh, ruang kelas yang kurang, atau keterbatasan sarana pendidikan.

Tetapi data verifikasi ATS menunjukkan gambaran yang berbeda. Sebagian besar anak yang berada di luar sekolah ternyata tidak selalu terkendala oleh akses fisik terhadap pendidikan. Banyak di antara mereka tidak melanjutkan sekolah karena bekerja, menikah atau mengurus rumah tangga, tidak memiliki biaya, atau kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, alasan yang berkaitan langsung dengan jarak sekolah atau ketersediaan layanan pendidikan muncul dalam jumlah yang relatif kecil.

Temuan ini mengubah cara kita memahami persoalan ATS. Masalahnya tidak lagi semata-mata berada pada ketersediaan sekolah. Masalahnya juga berada pada kondisi sosial dan ekonomi yang mengelilingi kehidupan anak sehari-hari. Kemiskinan, kerentanan keluarga, pekerja anak, perkawinan usia dini, hingga dukungan lingkungan terhadap pendidikan menjadi faktor-faktor yang saling berkelindan.

Di titik inilah ATS tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai isu pendidikan. Ia telah menjadi cerminan dari berbagai persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Ketika Sekolah Kehilangan Daya Tariknya

Ada satu temuan yang menarik sekaligus mengundang refleksi lebih dalam. Dalam hasil verifikasi ATS, alasan “tidak mau sekolah” muncul sebagai salah satu penyebab yang cukup dominan. Tentu akan terlalu sederhana jika kita menyimpulkan bahwa persoalannya semata-mata terletak pada kemauan anak.

Dalam berbagai penelitian pendidikan, keputusan seorang anak untuk menjauh dari sekolah hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia biasanya merupakan hasil dari proses yang berlangsung cukup lama: tekanan ekonomi keluarga, kewajiban membantu orang tua bekerja, pengalaman belajar yang tidak menyenangkan, lingkungan yang tidak mendukung, atau perasaan bahwa pendidikan tidak lagi memiliki relevansi dengan kehidupan yang mereka jalani.

Karena itu, ketika seorang anak mengatakan tidak ingin sekolah, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengapa anak itu menolak sekolah. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa sekolah tidak lagi cukup menarik untuk dipertahankan dalam hidupnya.

Pertanyaan tersebut penting karena pendidikan pada dasarnya bukan sekadar proses memperoleh ijazah. Pendidikan merupakan instrumen utama untuk memperluas pilihan hidup seseorang. Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, menyebut pembangunan sebagai proses memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam perspektif ini, ketika seorang anak kehilangan akses terhadap pendidikan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar hari ini, tetapi juga peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Membaca ATS sebagai Persoalan Pembangunan

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Kehadiran regulasi ini menunjukkan pengakuan bahwa ATS tidak bisa lagi diselesaikan oleh sektor pendidikan semata.

Ketika penyebab ATS berkaitan dengan kemiskinan, perlindungan anak, kesehatan, disabilitas, administrasi kependudukan, hingga kondisi sosial keluarga, maka penyelesaiannya juga harus melibatkan berbagai sektor secara bersamaan.

Pendekatan ini penting karena selama bertahun-tahun persoalan pembangunan sering dipahami secara sektoral. Padahal kehidupan seorang anak tidak pernah berjalan secara sektoral. Kondisi ekonomi keluarganya memengaruhi pendidikan. Kondisi kesehatannya memengaruhi proses belajar. Lingkungan sosial memengaruhi pilihan hidup yang diambilnya.

Karena itu, kebijakan yang ingin mengurangi ATS harus melihat anak secara utuh, bukan sekadar sebagai peserta didik yang hilang dari data sekolah.

Dari Penanganan Menuju Pencegahan

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa ATS tidak hanya menjadi data yang diperbarui setiap tahun. Selama ini perhatian sering terfokus pada bagaimana mengembalikan anak yang sudah keluar dari sekolah. Pendekatan itu tetap penting. Namun akan jauh lebih efektif jika perhatian juga diarahkan pada upaya pencegahan.

Anak yang mulai jarang hadir di sekolah, menghadapi tekanan ekonomi keluarga, berisiko menikah dini, atau menunjukkan gejala putus sekolah harus dapat teridentifikasi lebih awal. Di sinilah peran pemerintah desa, sekolah, keluarga, pendamping sosial, dan komunitas menjadi sangat penting.

Desa, misalnya, merupakan institusi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dapat diukur dari pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi lokal, atau keberhasilan program pemberdayaan. Desa juga perlu menjadi ruang yang mampu mengenali dan mencegah anak-anaknya keluar dari pendidikan.

Demikian pula pemerintah daerah perlu mulai menempatkan ATS sebagai salah satu indikator penting pembangunan manusia. Sebab anak yang tidak sekolah hari ini berpotensi menjadi kelompok rentan ekonomi dan sosial di masa depan.

Jangan Biarkan ATS Menjadi Angka Biasa

Pada akhirnya, ATS bukan sekadar statistik pendidikan. Ia adalah cara paling jujur untuk melihat apakah pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Di balik setiap angka ATS terdapat seorang anak yang mungkin sedang bekerja ketika teman-teman sebayanya belajar di kelas. Ada anak yang harus meninggalkan sekolah karena menikah terlalu dini. Ada anak yang perlahan kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik karena berbagai keterbatasan yang tidak sepenuhnya ia pilih sendiri.

Karena itu, tantangan terbesar kita bukan sekadar membangun lebih banyak sekolah atau menyusun lebih banyak program. Tantangannya adalah memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena negara, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya terlambat hadir.

Ketika pembangunan terus bergerak maju, ukuran keberhasilannya bukan hanya siapa yang sampai lebih dulu. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa banyak anak yang berhasil diajak ikut dalam perjalanan itu. Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah tentang meninggalkan yang lemah di belakang, melainkan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melangkah ke depan.