Pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan anggaran. Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan pengelolaan sumber daya lokal, desa membutuhkan gagasan baru, kepemimpinan yang mampu membangun jejaring, serta keterlibatan pemuda untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gagasan itulah yang mengemuka dalam Simposium Pemuda Jurit Baru yang diselenggarakan Karang Taruna Jurit Baru pada Rabu malam, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Bertempat di Angkringan Berkah, Dusun Sukaria, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan bagi anak-anak muda yang memiliki kepedulian terhadap masa depan desanya.

Mengusung tema “Konsolidasi Gagasan; Peran Strategis Pemuda Membangun Desa”, diskusi tersebut menghadirkan Maharani, peneliti Lombok Research Center (LRC), untuk berbagi pandangan mengenai tantangan pembangunan desa dan peran strategis generasi muda dalam mendorong perubahan.

Di tengah suasana angkringan yang sederhana, para peserta mendiskusikan persoalan yang sesungguhnya sangat mendasar. Bagaimana desa dapat terus berkembang ketika ruang fiskalnya semakin terbatas, dan bagaimana potensi yang dimiliki desa bisa dikelola agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama generasi muda.

Ketika Anggaran Desa Semakin Terbatas

Dalam pemaparannya, Maharani menegaskan bahwa desa saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut kapasitas kepemimpinan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, dan kemampuan membangun kolaborasi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan ruang fiskal desa seiring kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan sebagian Dana Desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap ruang gerak pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Ketika anggaran yang dapat digunakan untuk program-program lain semakin terbatas, desa dituntut lebih cermat dalam menyusun prioritas, memastikan efektivitas belanja, dan mencari sumber daya tambahan melalui kerja sama.

Menurut Maharani, kondisi tersebut menuntut cara pandang baru dalam kepemimpinan desa. Desa membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola anggaran yang tersedia, tetapi juga memiliki kemampuan membuka peluang, membangun jejaring, dan menghubungkan potensi desa dengan berbagai sumber dukungan. Jejaring tersebut dapat dibangun dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan desa.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat pembangunan desa berhenti. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kolaborasi, dan mencari pendekatan pembangunan yang lebih inovatif.

Selain persoalan anggaran, diskusi juga menyoroti pentingnya pembangunan yang bertumpu pada potensi lokal. Setiap desa memiliki karakteristik, sumber daya, dan peluang yang berbeda. Potensi tersebut bisa berupa pertanian, perkebunan, sumber daya alam, usaha mikro, produk unggulan, kebudayaan, maupun kemampuan dan kreativitas masyarakatnya.

Namun, potensi lokal tidak akan secara otomatis menjadi sumber kesejahteraan apabila tidak dikelola dengan perencanaan yang baik. Desa perlu mengetahui apa yang dimiliki, siapa yang dapat mengelolanya, bagaimana mengembangkan nilai tambahnya, serta siapa yang akan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam konteks ini, pembangunan desa perlu diarahkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungannya sendiri. Masyarakat harus memperoleh ruang untuk terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Pemuda juga perlu mendapatkan tempat dalam proses tersebut. Mereka dapat mengambil peran dalam pengembangan usaha lokal, inovasi digital, pemasaran produk desa, penguatan kelembagaan ekonomi, hingga pengembangan model usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalannya bukan semata-mata apakah desa memiliki sumber daya yang cukup, melainkan apakah sumber daya tersebut dapat dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi warga.

Diskusi berlangsung dengan keterlibatan sejumlah anak muda yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Desa Jurit Baru. Mereka tidak hanya hadir untuk mendengarkan pemaparan, tetapi juga menyampaikan pertanyaan dan keresahan mengenai arah pembangunan desa.

Salah satunya adalah Rian, anggota Karang Taruna Jurit Baru. Ia mempertanyakan strategi yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam menghadapi keterbatasan anggaran akibat perubahan kebijakan Dana Desa. Ia juga menyoroti bagaimana sumber daya alam yang dimiliki desa dapat dikelola untuk mempercepat pembangunan.

Pertanyaan tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas. Bagi pemuda, pembangunan desa bukan sekadar urusan besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah apakah pembangunan mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan usaha lokal, dan menciptakan ruang bagi anak muda untuk berkontribusi di kampung halamannya sendiri.

Pertanyaan Rian sekaligus menjadi pengingat bahwa pemuda membutuhkan jawaban yang konkret. Mereka perlu mengetahui bagaimana potensi desa dapat dikembangkan, bagaimana pemerintah desa menentukan prioritas di tengah keterbatasan anggaran, dan bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasi agar setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata.

Karena itu, konsolidasi gagasan tidak boleh berhenti pada forum diskusi. Gagasan perlu diterjemahkan menjadi agenda bersama, pemetaan potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan usulan program yang dapat diperjuangkan secara kolektif.

Pemuda Bukan Sekadar Penonton Pembangunan

Simposium Pemuda Jurit Baru yang berlangsung di angkringan ini memperlihatkan bahwa ruang diskusi pembangunan tidak harus selalu berlangsung di gedung formal. Tempat sederhana pun dapat menjadi ruang penting untuk mempertemukan gagasan, menguji pandangan, dan membangun kesadaran bersama.

Momentum Hari Sumpah Pemuda memberikan pesan yang relevan: perubahan membutuhkan persatuan, keberanian menyampaikan gagasan, dan kesediaan untuk bekerja bersama melampaui kepentingan masing-masing.

Bagi Karang Taruna, forum semacam ini dapat menjadi titik awal untuk memperkuat peran organisasi kepemudaan sebagai ruang belajar sekaligus ruang partisipasi warga. Pemuda dapat mengambil bagian dalam mengidentifikasi persoalan desa, menyusun rekomendasi pembangunan, mengembangkan inisiatif ekonomi, dan mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah desa perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar aspirasi generasi muda tidak berhenti sebagai suara dalam forum diskusi, tetapi menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dimiliki. Ia juga ditentukan oleh kemampuan desa mengelola sumber daya, membangun kerja sama, memperkuat kapasitas masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Dari Angkringan Berkah di Dusun Sukaria, sebuah pesan mengemuka: keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berpikir dan bergerak. Desa membutuhkan gagasan, keberanian berkolaborasi, serta pemuda yang bersedia mengambil bagian dalam perubahan.

Sebab, masa depan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa. Masa depan itu juga milik anak-anak muda yang hari ini mulai bertanya, berdiskusi, dan mencari jalan agar desanya tumbuh lebih maju tanpa meninggalkan masyarakatnya.

Lombok Research Center (LRC) memandang konsolidasi gagasan pemuda sebagai bagian penting dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Paragraph (penutup biasa)