“Pembangunan adalah tentang mengubah kehidupan manusia, bukan hanya mengubah perekonomian.” — Joseph E. Stiglitz —

Saya memahami mengapa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur cukup percaya diri berbicara soal pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam situasi ekonomi nasional yang tidak sepenuhnya stabil, capaian pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang menyentuh angka sekitar 4,9 persen pada 2025, bagi saya memang layak untuk diberikan apresiasi. Tidak banyak daerah yang mampu menjaga pertumbuhan tetap positif di tengah tekanan harga pangan, ketidakpastian global, dan lemahnya daya beli masyarakat bawah.

Tetapi bagi saya, pembangunan daerah tidak bisa berhenti pada kebanggaan terhadap angka pertumbuhan semata.

Ada satu pertanyaan sederhana yang menurut saya jauh lebih penting untuk dijawab: apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas?

Karena ketika saya mencoba membaca kondisi Lombok Timur lebih dalam, saya justru menemukan banyak indikator sosial yang memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum bergerak secepat pertumbuhan ekonominya.

Di sinilah saya melihat adanya paradoks pembangunan di Lombok Timur.

Ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja belum cukup kuat

Hal pertama yang menurut saya perlu menjadi perhatian serius ialah soal pengangguran. Data Sakernas BPS Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lombok Timur naik menjadi 2,82 persen dari sebelumnya 2,53 persen pada 2024. Kenaikan ini bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang menargetkan angka pengangguran di bawah 2,5 persen.

Bagi saya, ini bukan sekadar angka statistik.

Karena ketika ekonomi tumbuh tetapi pengangguran ikut meningkat, berarti ada masalah pada kualitas pertumbuhan itu sendiri. Aktivitas ekonomi memang bergerak, tetapi belum cukup kuat menciptakan pekerjaan yang benar-benar mampu menyerap tenaga kerja lokal, terutama anak muda.

Saya melihat persoalan ini berkaitan dengan struktur ekonomi Lombok Timur yang masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah. Sektor ini memang besar kontribusinya terhadap PDRB, tetapi tidak cukup cepat menciptakan pekerjaan baru yang layak dan stabil. Akibatnya, banyak masyarakat usia produktif akhirnya mencari jalan keluar ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

Migrasi pekerja menunjukkan ekonomi lokal belum benar-benar kuat

Saya rasa tingginya angka pekerja migran asal Lombok Timur menjadi salah satu fakta paling jujur untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat. Data BP2MI dan rekap penempatan PMI NTB menunjukkan Lombok Timur menjadi daerah pengirim pekerja migran terbesar di NTB. Totalnya mencapai 50.494 orang sepanjang 2020–2025, dan pada 2025 saja jumlahnya mencapai 13.745 orang.

Mayoritas bekerja di sektor informal seperti perkebunan, konstruksi, hingga pekerjaan domestik di Malaysia dan Timur Tengah. Menurut saya, ini bukan hanya soal budaya merantau. Ini juga menggambarkan bahwa ekonomi lokal belum mampu menyediakan cukup pekerjaan yang memberi penghasilan layak bagi masyarakatnya sendiri.

Karena kalau kesempatan kerja di daerah benar-benar kuat dan menjanjikan, tentu tidak begitu banyak warga yang harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi bertahan hidup.

Di satu sisi, remitansi pekerja migran memang membantu ekonomi rumah tangga. Tetapi di sisi lain, tingginya migrasi juga menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang belum terselesaikan di dalam daerah.

Angka stunting masih terlalu
tinggi untuk disebut sebagai keberhasilan pemerataan

Bagi saya, ukuran paling penting dalam membaca kualitas pembangunan daerah sebenarnya bukan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas hidup anak-anaknya. Dan di titik ini, Lombok Timur masih menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting Lombok Timur mencapai 33,1 persen. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya dan jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen. Artinya, satu dari tiga anak di Lombok Timur mengalami stunting.

Menurut saya, ini alarm yang sangat serius.

Karena stunting bukan sekadar persoalan kesehatan. Ia berkaitan langsung dengan kemiskinan keluarga, kualitas konsumsi pangan, sanitasi, akses air bersih, layanan kesehatan, hingga kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak.

Ketika angka stunting masih setinggi itu, saya rasa pemerintah perlu lebih berhati-hati menggunakan istilah “pemerataan kesejahteraan”.

Sebab pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif seharusnya mulai terlihat dari membaiknya kualitas hidup anak-anak dan keluarga rentan.

“Ukuran sejati suatu masyarakat dapat ditemukan dari bagaimana masyarakat tersebut memperlakukan anggotanya yang paling rentan.”

— Mahatma Gandhi —

Luka sosial di tingkat keluarga juga belum selesai

Hal lain yang menurut saya penting dicermati ialah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Lombok Timur. Data SIMFONI PPA Kementerian PPPA mencatat pada tahun 2023 terdapat 154 kasus, kemudian naik menjadi 187 kasus pada tahun 2024, terakhir terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak menjadi 166 kasus pada tahun 2025.

Memang ada penurunan pada 2025, tetapi angkanya masih lebih tinggi dibanding 2023. Saya melihat persoalan ini tidak bisa dipisahkan dari tekanan sosial dan ekonomi di tingkat keluarga. Dalam banyak penelitian sosial, tingginya kekerasan terhadap anak sering berkaitan dengan tekanan ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, lemahnya pengasuhan, hingga dampak migrasi tenaga kerja.

Artinya, di balik pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan, masih banyak keluarga yang hidup dalam situasi rentan. Dan menurut saya, pembangunan yang sehat semestinya bukan hanya soal bertambahnya aktivitas ekonomi, tetapi juga tentang terciptanya ruang hidup yang lebih aman bagi anak-anak dan keluarga

Kenaikan jumlah umrah tidak otomatis berarti kesejahteraan merata

Saya juga cukup tertarik dengan pernyataan pejabat teras Lombok Timur yang menyebut peningkatan jumlah jemaah umrah sebesar 115 persen sebagai indikator positif ekonomi masyarakat.

Saya memahami maksud optimisme itu. Aktivitas umrah memang menggerakkan sektor jasa dan konsumsi. Tetapi menurut saya, menjadikan kenaikan jumlah jemaah umrah sebagai ukuran pemerataan kesejahteraan adalah kesimpulan yang terlalu sederhana.

Karena realitasnya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk berangkat umrah. Bahkan banyak yang menggunakan skema cicilan atau pembiayaan tertentu agar bisa berangkat.

Artinya, peningkatan jumlah umrah lebih banyak menggambarkan konsumsi kelompok tertentu, bukan kondisi mayoritas masyarakat Lombok Timur secara keseluruhan. Apalagi ketika pada saat yang sama pengangguran meningkat, stunting masih tinggi, dan ribuan warga tetap harus bekerja ke luar negeri.

Lombok Timur membutuhkan pertumbuhan yang lebih inklusif

Saya percaya Lombok Timur memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor pertanian, pariwisata halal, UMKM, hingga ekonomi berbasis komunitas sebenarnya bisa menjadi kekuatan besar daerah ini.

Tetapi menurut saya, yang paling dibutuhkan sekarang bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan itu benar-benar menyentuh masyarakat paling bawah.

Pemerintah daerah perlu mulai fokus pada penciptaan pekerjaan produktif berbasis desa, penguatan agroindustri lokal, perlindungan anak dan keluarga, perbaikan sanitasi, hingga penguatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal ekonomi tumbuh berapa persen.

Yang jauh lebih penting ialah apakah masyarakat merasa hidupnya lebih aman, anak-anak tumbuh lebih sehat, dan warga tidak lagi harus pergi jauh meninggalkan rumah hanya untuk mencari kehidupan yang lebih layak.