Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh sangat tinggi pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 mencapai 13,64 persen secara tahunan. Angka tersebut termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional. Industri pengolahan berbasis smelter dan aktivitas pertambangan menjadi motor utama pertumbuhan.

Namun di tengah euforia pertumbuhan itu, masyarakat justru menghadapi tekanan hidup yang semakin nyata. LPG 3 kilogram langka, harga pangan naik, BBM subsidi sulit diperoleh, dan ribuan warga usia produktif tetap memilih bekerja ke luar negeri. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi NTB?

Persoalan ini penting karena pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembangunan harus dilihat dari kemampuan ekonomi daerah menciptakan pekerjaan layak, memperkuat daya beli masyarakat, menurunkan ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup warga secara merata.

Pertumbuhan Tinggi Belum Sepenuhnya Inklusif

BPS NTB mencatat industri pengolahan tumbuh hingga 60,25 persen pada Triwulan I-2026. Pertumbuhan tersebut terutama didorong aktivitas hilirisasi tambang dan smelter. Namun pada saat yang sama, ekonomi NTB secara triwulanan justru mengalami kontraksi sebesar 1,30 persen dibanding Triwulan IV-2025. Ini menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan NTB masih sangat rentan terhadap fluktuasi sektor ekstraktif.

Di sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin NTB memang mengalami penurunan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 654,57 ribu jiwa atau 11,78 persen. Angka tersebut turun menjadi 637,18 ribu jiwa atau 11,38 persen pada September 2025. Namun penurunan itu berlangsung relatif lambat dibanding pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit.

Ketimpangan juga masih menjadi persoalan serius. Rasio Gini NTB pada 2025 berada pada kisaran 0,376, masih relatif tinggi untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi sangat cepat. Ketimpangan terlihat jelas antara kawasan pertambangan dan wilayah agraris. Sumbawa Barat menikmati dampak langsung aktivitas tambang dan smelter, sementara sebagian besar wilayah pertanian di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Pulau Sumbawa bagian timur masih menghadapi produktivitas rendah serta kerentanan iklim yang tinggi.

Fenomena ini dalam ekonomi pembangunan dikenal sebagai growth without inclusion atau pertumbuhan tanpa pemerataan manfaat. Joseph Stiglitz menyebut kondisi tersebut sebagai growth without shared prosperity, yaitu situasi ketika pertumbuhan ekonomi gagal memperluas kesejahteraan sosial secara merata.

Karakter ekonomi NTB saat ini sangat dipengaruhi sektor ekstraktif berbasis modal besar. Smelter dan pertambangan memang meningkatkan PDRB secara signifikan, tetapi sektor ini tidak menyerap tenaga kerja sebesar sektor pertanian, UMKM, dan industri padat karya. Akibatnya, pertumbuhan lebih terasa dalam statistik makro dibanding kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini juga mencerminkan gejala enclave economy. Aktivitas ekonomi modern tumbuh sangat cepat, tetapi keterkaitannya dengan ekonomi lokal masih lemah. Sebagian besar rantai pasok, teknologi, hingga tenaga kerja tertentu masih bergantung pada aktor di luar daerah. Efek pengganda terhadap UMKM lokal juga belum optimal.

Inflasi dan Krisis Subsidi Menekan Rumah Tangga

Narasi pertumbuhan ekonomi NTB perlu dibaca bersamaan dengan tekanan biaya hidup masyarakat pada awal 2026. Kelangkaan LPG subsidi dan BBM di berbagai wilayah memicu kenaikan harga pangan serta biaya distribusi barang.

Inflasi NTB pada April 2026 tercatat sebesar 3,27 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai rawit, tomat, beras, dan bahan pangan lainnya. Bagi rumah tangga miskin, inflasi pangan memiliki dampak jauh lebih besar karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian.

Tekanan tersebut juga dirasakan pelaku UMKM. Banyak usaha kuliner skala kecil mengalami gangguan produksi akibat sulit memperoleh LPG subsidi. Dalam konteks ekonomi daerah, distribusi energi bersubsidi bukan sekadar isu teknis, tetapi berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi rumah tangga dan keberlangsungan sektor informal.

Masalah ini memperlihatkan bahwa daya tahan ekonomi masyarakat NTB masih sangat rentan terhadap gangguan distribusi dan gejolak harga. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum otomatis memperkuat ketahanan sosial masyarakat bawah.

Migrasi PMI dan Rapuhnya Pasar Kerja Lokal

Kerentanan pasar kerja lokal terlihat dari tingginya angka migrasi pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB. Data BP2MI menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2025 terdapat sekitar 134 ribu penempatan PMI asal NTB. Setelah pandemi, jumlah penempatan meningkat tajam dari 2.326 orang pada 2021 menjadi lebih dari 35 ribu orang pada 2025.

Mayoritas PMI NTB bekerja sebagai plantation worker, pekerja domestik, pemanen, dan caregiver. Struktur pekerjaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar migrasi tenaga kerja NTB masih terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah rendah dan perlindungan kerja terbatas.

Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka NTB memang relatif rendah, tetapi dominasi sektor informal masih sangat tinggi. Banyak pekerja terserap pada pekerjaan rentan dengan pendapatan tidak stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama NTB bukan semata kurangnya pekerjaan, melainkan minimnya pekerjaan layak dan produktif.

Dalam perspektif pembangunan inklusif, tingginya migrasi tenaga kerja dapat dibaca sebagai indikator lemahnya kapasitas ekonomi lokal menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi usia produktif. Migrasi bukan lagi fenomena sementara, tetapi telah menjadi bagian dari struktur bertahan hidup rumah tangga.

Krisis Iklim dan Kerentanan Baru

Persoalan lain yang mulai menguat adalah hubungan antara migrasi dan perubahan iklim. NTB merupakan daerah agraris yang sangat rentan terhadap kekeringan, perubahan musim, dan gangguan produksi pangan. Ketika sektor pertanian melemah akibat tekanan iklim, migrasi menjadi pilihan ekonomi rumah tangga.

Namun muncul paradoks baru. Banyak PMI NTB yang meninggalkan desa akibat tekanan ekonomi pertanian justru bekerja di sektor berbasis lahan di luar negeri. Mereka berpindah dari satu kerentanan iklim menuju kerentanan lainnya.

International Labour Organization (ILO) memperkirakan pemanasan global dapat menyebabkan hilangnya lebih dari 2 persen jam kerja dunia pada 2030 akibat heat stress. Sektor pertanian menjadi kelompok paling terdampak. Karena itu, migrasi tenaga kerja NTB tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai isu ekonomi, tetapi juga bagian dari dinamika adaptasi iklim global.

Kondisi ini membuat NTB membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Penguatan pertanian tahan kekeringan, diversifikasi ekonomi desa, serta transformasi keterampilan tenaga kerja menjadi kebutuhan mendesak.

Paradoks Fiskal Daerah Kaya Sumber Daya

Di sisi fiskal, NTB juga menghadapi tantangan struktural yang serius. Penurunan dana bagi hasil (DBH) AMNT sekitar Rp110 miliar menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi ekstraktif belum otomatis memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pada saat yang sama, belanja pegawai pemerintah daerah masih mendominasi struktur APBD di banyak kabupaten/kota. Porsi belanja modal NTB masih berada di kisaran 34 persen. Artinya, ruang fiskal pemerintah untuk investasi pembangunan produktif masih terbatas.

Situasi ini memperlihatkan gejala resource curse atau kutukan sumber daya alam. Ekonomi tumbuh cepat akibat ekstraksi sumber daya, tetapi kapasitas fiskal, diversifikasi ekonomi, dan kesejahteraan sosial tidak meningkat secara proporsional.

Fenomena serupa terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Kalimantan Timur menikmati pertumbuhan tinggi dari batu bara dan migas, tetapi ketimpangan wilayah tetap besar. Sulawesi Tengah mengalami lonjakan ekonomi akibat investasi smelter nikel di Morowali, tetapi efek pengganda terhadap ekonomi lokal masih terbatas. Papua Barat memiliki PDRB per kapita tinggi akibat tambang dan migas, tetapi tingkat kemiskinan tetap termasuk tertinggi nasional.

Pengalaman daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan berbasis ekstraksi sumber daya sangat rentan menghasilkan pembangunan yang tidak merata jika tidak disertai penguatan ekonomi lokal.

Membangun NTB yang Lebih Inklusif

NTB tidak kekurangan potensi ekonomi. Persoalan utamanya terletak pada distribusi manfaat pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup dilihat dari pertumbuhan PDRB, nilai investasi, atau ekspor smelter semata.

Yang jauh lebih penting adalah seberapa cepat kemiskinan turun, seberapa besar pekerjaan layak tercipta, seberapa kuat UMKM lokal tumbuh, seberapa kecil ketimpangan wilayah, serta seberapa tahan masyarakat menghadapi krisis ekonomi dan iklim.

Ke depan, NTB membutuhkan strategi pembangunan yang lebih inklusif melalui lima agenda utama.

Pertama, memperkuat sektor pertanian tahan iklim berbasis teknologi irigasi, benih adaptif, dan hilirisasi pangan lokal.

Kedua, mendorong hilirisasi industri yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal melalui kewajiban local hiring dan penguatan rantai pasok UMKM daerah.

Ketiga, membentuk skema Dana Abadi Daerah berbasis pendapatan ekstraktif agar manfaat tambang dapat dirasakan lintas generasi.

Keempat, mereformasi distribusi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak memukul rumah tangga miskin maupun UMKM.

Kelima, memperkuat perlindungan PMI sekaligus memperluas pelatihan keterampilan baru berbasis green jobs dan ekonomi digital.

Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan sejatinya adalah proses memperluas kapasitas manusia, bukan sekadar meningkatkan angka pendapatan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi baru memiliki makna ketika benar-benar memperbesar peluang hidup masyarakat secara adil.

Tanpa perubahan arah pembangunan, pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi keberhasilan statistik. Sementara kerentanan sosial ekonomi masyarakat tetap bertahan di balik gemerlap angka pertumbuhan.