Perubahan iklim kini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Pemerintah berbicara tentang pembangunan hijau, transisi energi, ekonomi rendah karbon, dan ketahanan iklim. Namun, di banyak desa di Nusa Tenggara Barat (NTB), krisis iklim hadir dalam bentuk yang jauh lebih nyata.

Bagi petani kecil di Lombok dan Sumbawa, musim semakin sulit diprediksi. Hujan datang terlambat. Panas berlangsung lebih panjang. Hasil panen tidak stabil. Bagi nelayan kecil, laut semakin sulit dibaca. Gelombang tinggi lebih sering datang dan hari melaut berkurang. Sementara bagi keluarga miskin, krisis iklim berarti meningkatnya tekanan ekonomi sehari-hari.

Karena itu, perubahan iklim tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan lingkungan. Ia sudah menjadi persoalan sosial yang menyentuh pangan, pekerjaan, kesehatan, air, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

NTB sendiri memiliki kerentanan geografis yang tinggi. RPJMD NTB 2025-2029 mencatat bahwa wilayah NTB didominasi kawasan laut dan pesisir dengan garis pantai mencapai hampir 3.000 kilometer. Struktur wilayah seperti ini membuat masyarakat pesisir, petani, dan warga pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Masalahnya, dampak krisis iklim tidak dirasakan secara setara. Kelompok yang memiliki pendidikan, modal ekonomi, dan akses sumber daya lebih mudah beradaptasi. Sebaliknya, kelompok rentan menghadapi tekanan berlapis. Di NTB, kelompok itu meliputi petani kecil, nelayan tradisional, perempuan kepala keluarga, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah rawan kekeringan.

Penelitian Andrijevic et al. (2020) menunjukkan bahwa kerentanan iklim sangat berkaitan dengan ketimpangan sosial dan gender. Semakin tinggi ketimpangan, semakin rendah kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim. Studi tersebut menegaskan bahwa pembangunan berketahanan iklim tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Dalam konteks ini, teori interseksionalitas menjadi penting. Kerentanan tidak lahir dari satu faktor tunggal. Ia terbentuk dari pertemuan antara gender, kemiskinan, lokasi geografis, usia, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Kajian Prakash dkk. pada 2025 menunjukkan bahwa perempuan, kelompok miskin, lansia, dan penyandang disabilitas menghadapi risiko lebih besar karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kekuasaan, informasi, dan sumber daya ekonomi.

Penelitian itu juga memberi peringatan penting. Program adaptasi iklim justru dapat memperbesar ketimpangan bila tidak dirancang secara adil. Bantuan benih unggul, layanan informasi iklim, atau teknologi pertanian sering lebih mudah diakses kelompok yang sudah memiliki modal dan jaringan sosial. Sementara kelompok paling rentan tetap tertinggal.

Dalam banyak komunitas dampingan, perempuan menjadi kelompok yang paling banyak menyerap dampak krisis. Mereka mengurus rumah tangga, menjaga pangan keluarga, membantu pekerjaan pertanian, sekaligus mencari tambahan penghasilan. Ketika air berkurang atau harga pangan naik, perempuan menjadi pihak pertama yang harus mencari cara agar keluarga tetap bertahan.

Namun, perempuan bukan hanya korban. Mereka juga menjadi penyangga utama ketahanan keluarga dan komunitas. Mereka memiliki pengetahuan lokal tentang pangan, pengelolaan air, dan strategi bertahan hidup. Sayangnya, pengalaman perempuan masih terlalu jarang menjadi dasar utama dalam proses pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, penyandang disabilitas juga sering tidak terlihat dalam agenda iklim. Padahal mereka menghadapi hambatan lebih besar saat terjadi bencana, krisis air, maupun gangguan layanan publik. Banyak kebijakan adaptasi masih belum ramah disabilitas, mulai dari akses informasi, sistem evakuasi, hingga distribusi bantuan.

NTB sebenarnya telah mulai mendorong pembangunan berkelanjutan. Program NTB Lestari Berkelanjutan memuat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan, pertanian, energi, kelautan, pangan, dan pengairan. RPJMD NTB 2025-2029 juga memasukkan isu kesetaraan gender, masyarakat inklusif, perlindungan sosial adaptif, dan pembangunan hijau sebagai bagian dari arah pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Pra Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Provinsi NTB menempatkan pengentasan kemiskinan, implementasi GEDSI, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan sosial adaptif sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka menengah daerah.

Pembangunan hijau tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Jika masyarakat rentan tidak dilibatkan secara bermakna, pembangunan justru dapat melahirkan ketimpangan baru. Kelompok yang paling terdampak sering hanya menjadi penerima program, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan.

Dalam pengalaman Lombok Research Center melalui Program INKLUSI, salah satu masalah terbesar pembangunan bukan hanya keterbatasan program, tetapi terbatasnya ruang bagi kelompok rentan untuk didengar. Padahal masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman hidup yang sangat penting untuk membangun ketahanan sosial.

Karena itu, inklusivitas tidak boleh dipahami sekadar menghadirkan masyarakat dalam forum formal. Inklusivitas berarti memastikan pengalaman hidup warga menjadi dasar penyusunan kebijakan. Pembangunan iklim harus mendengar petani kecil, perempuan, nelayan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sebagai subjek utama pembangunan.

Krisis iklim pada akhirnya bukan hanya soal lingkungan yang berubah. Ia adalah ujian tentang apakah pembangunan benar-benar melindungi masyarakat yang paling rentan. Di NTB, pembangunan hijau baru layak disebut berkelanjutan jika manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh mereka yang hidup paling dekat dengan risiko krisis iklim.