Ketika Pergi Menjadi Pilihan yang Masuk Akal

Bagi banyak anak muda di NTB hari ini, bekerja di Jepang mulai terasa lebih realistis dibanding mencari masa depan di daerah sendiri. Kursus bahasa Jepang tumbuh. Program magang diminati. Keberangkatan ke luar negeri tidak lagi dipandang sekadar pilihan karier, tetapi jalan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak.

Belakangan ini Pemerintah Provinsi NTB cukup aktif melepas peserta magang dan tenaga kerja ke Jepang. Anak muda NTB disebut siap bersaing di pasar global. Pelatihan bahasa Jepang diperluas. Pendidikan vokasi diperkuat. Kerja sama internasional dibuka semakin lebar.

Pada April 2026, NTB bahkan disebut mendapat kuota sekitar 2.000 peserta magang ke Jepang. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, program seperti ini memang terlihat menjanjikan. Jepang menawarkan upah lebih tinggi, sistem kerja yang jelas, dan pengalaman internasional yang dianggap mampu mengubah masa depan.

Namun justru di situlah persoalan pentingnya. Mengapa semakin banyak pemuda NTB merasa harus pergi jauh hanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak?

Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan angka penempatan kerja atau jumlah peserta magang yang diberangkatkan. Fenomena ini perlu dibaca sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam pembangunan daerah.

Michael P. Todaro sejak lama menjelaskan bahwa migrasi tenaga kerja muncul karena adanya perbedaan harapan ekonomi antarwilayah. Orang bergerak bukan hanya karena miskin, tetapi karena melihat tempat lain menawarkan peluang yang lebih menjanjikan. Dalam konteks NTB, teori itu terasa sangat relevan.

Jepang akhirnya bukan sekadar negara tujuan kerja. Jepang berubah menjadi simbol bahwa ekonomi lokal belum mampu memberi kepastian masa depan bagi generasi mudanya.

Pendidikan Tumbuh, Lapangan Kerja Tertinggal

NTB hari ini menghadapi satu paradoks besar. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. SMK diperkuat. Pelatihan kerja diperluas. Bahasa asing diprioritaskan. Namun di sisi lain, masalah dasar pendidikan sendiri belum sepenuhnya selesai.

Data BPMP NTB pada Mei 2026 menunjukkan masih ada puluhan ribu anak di NTB yang tidak bersekolah. Jumlahnya bahkan sempat berada di kisaran 79 ribu pada awal tahun. Artinya, fondasi pembangunan SDM kita sebenarnya masih rapuh.

Di beberapa daerah di Lombok Timur dan Lombok Tengah, kursus bahasa Jepang mulai dipandang sebagai jalur kerja yang lebih realistis dibanding menunggu lowongan kerja lokal. Banyak lulusan SMA dan SMK memilih mengikuti pelatihan bahasa asing karena melihat peluang kerja di daerah sendiri masih terbatas.

Di sinilah muncul apa yang disebut education-employment mismatch. Pendidikan berkembang lebih cepat dibanding kemampuan ekonomi daerah menciptakan pekerjaan layak. ILO dalam Global Employment Trends for Youth 2024 juga menyoroti bahwa banyak anak muda memiliki pendidikan dan keterampilan, tetapi pasar kerja tidak cukup mampu menyerap mereka.

Akibatnya, pendidikan tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Anak muda menjadi lebih terdidik, tetapi kesempatan kerja layak tetap terbatas. Karena itu bekerja di Jepang terlihat lebih menjanjikan dibanding bertahan di daerah sendiri.

Ekonomi NTB Belum Menciptakan Pekerjaan Layak

Masalah utama NTB sebenarnya bukan terletak pada anak mudanya. Persoalannya ada pada struktur ekonomi daerah yang belum cukup produktif.

Ekonomi NTB masih bertumpu pada sektor dengan produktivitas relatif rendah. Sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didominasi usaha skala kecil dan berteknologi rendah. Sementara sektor industri pengolahan yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan produktivitas lebih tinggi belum menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Pariwisata NTB memang tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan Mandalika, Senggigi, dan Gili Tramena. BPS NTB mencatat wisatawan domestik April 2025 mencapai 1,42 juta orang, naik 35,74 persen dibanding bulan sebelumnya. Namun pertumbuhan itu masih terkonsentrasi di beberapa wilayah dan sangat bergantung pada musim kunjungan serta fluktuasi wisatawan.

Ketika jumlah kunjungan turun, dampaknya langsung terasa pada pekerja informal, pelaku UMKM, hingga pekerja harian di sektor wisata.

Data ketenagakerjaan juga menunjukkan persoalan yang lebih mendasar. BPS Provinsi NTB Agustus 2025 mencatat hanya 31,58 persen pekerja di NTB berada di sektor formal. Artinya sekitar 68,42 persen lainnya masih bekerja di sektor informal. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 57,80 persen pekerja informal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak warga memang bekerja, tetapi belum memperoleh kepastian pendapatan dan perlindungan kerja yang memadai.

Dani Rodrik pernah menjelaskan bahwa banyak daerah berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa fondasi industri yang kuat. Akibatnya ekonomi terlihat tumbuh, tetapi tidak benar-benar mampu menciptakan pekerjaan produktif dalam jumlah besar. Situasi seperti ini terasa dekat dengan kondisi NTB hari ini.

Jika ekonomi lokal tidak naik kelas, maka pendidikan vokasi pada akhirnya hanya menjadi jalur pengiriman tenaga kerja keluar daerah. Anak muda dilatih agar cocok dengan kebutuhan pasar kerja negara lain, bukan untuk memperkuat produksi lokal.

NTB Membutuhkan Masa Depan, Bukan Sekadar Migrasi

Di sisi lain, Jepang memang sedang menghadapi persoalan demografi serius. Populasinya menua. Angkatan kerja menyusut. Karena itu negara seperti Indonesia menjadi sumber tenaga kerja yang penting.

Bagi banyak keluarga di NTB, migrasi menjadi strategi ekonomi rumah tangga untuk mempertahankan pendapatan, membayar utang, membiayai pendidikan anak, atau memperbaiki kondisi tempat tinggal. World Bank dalam Migration and Development Brief 2024 menunjukkan bahwa remitansi memang berperan penting menopang ekonomi rumah tangga di banyak negara berkembang.

Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada manfaat jangka pendek. Remitansi memang membantu ekonomi keluarga, tetapi tidak otomatis membangun struktur ekonomi daerah. Jika migrasi terus dijadikan orientasi utama pembangunan, NTB perlahan hanya akan dikenal sebagai daerah pemasok tenaga kerja.

Raul Prebisch pernah mengingatkan bahwa wilayah berkembang sering terjebak menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja bagi wilayah yang lebih maju. Dalam pola seperti itu, daerah asal tetap berada di posisi pinggir.

Karena itu persoalan terbesar NTB hari ini bukan hanya kehilangan tenaga kerja, tetapi hilangnya keyakinan generasi muda bahwa mereka masih bisa membangun masa depan di daerahnya sendiri.

Program magang Jepang tidak perlu ditolak mentah-mentah. Bagi banyak keluarga, program itu memang membantu secara nyata. Yang perlu dikritik adalah ketika program seperti ini diperlakukan sebagai solusi utama pembangunan daerah.

NTB membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan kerja dan seremoni pelepasan tenaga kerja. Daerah ini membutuhkan transformasi ekonomi yang serius. Industri pengolahan berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan harus diperkuat. Pariwisata harus mampu menciptakan pekerjaan yang lebih stabil. UMKM perlu naik kelas. Investasi harus benar-benar menyerap tenaga kerja lokal dengan upah layak.

Migrasi tidak salah. Bekerja di Jepang juga bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Namun pembangunan yang sehat seharusnya memberi dua kemungkinan sekaligus: kesempatan untuk pergi dan alasan yang cukup kuat untuk kembali.

Selama peluang hidup layak lebih mudah ditemukan di luar daerah, keberhasilan pengiriman tenaga kerja tetap akan menyimpan pertanyaan tentang arah pembangunan NTB.