Peran media sangat penting untuk memajukan pembangunan. Melalui pemberitaan media, masyarakat bisa mengetahui perkembangan pembangunan, pemerintahan, kebijakan dan layanan kemasyarakatan. Keberadaaan media sangat penting untuk mempublikasikan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui pemberitaan media, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bisa mengubah ataupun mempengaruhi cara pandang dan perilaku mereka.
Melansir dari laman www.data.ntbprov.go.id, jumlah media di NTB tahun 2020 ada sekitar 70 media online lokal dan 12 lembaga pers. Sementara itu di tahun 2023 jumlah media semakin menjamur dengan jumlah 140 lebih media online dan cetak yang aktif saat ini. Melihat potensi media yang cukup besar untuk mendorong pembangunan inklusif di Lombok Timur, maka Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program berkolaborasi dengan sejumlah media dan membentuk Forum Media Kabupaten Lombok Timur pada 2022 lalu.
Sebagai follow up dari Forum Media yang sudah terbentuk, Lombok Research Center melaksanakan dua agenda pada bulan Nopember ini, agenda pertama penguatan jurnalis yang telah dilaksanakan pada 2-3 Nopember 2023 dan agenda kedua yaitu penguatan kapasitas Forum Media dan Jurnalis yang dilaksanakan pada Sabtu, 25 Nopember 2023 di Aula Pertemuan Timbe Canging, Desa Jurit, Peringgasela, Lombok Timur.
Baiq Titis Yulianty sebagai Koordinator Program pada BaKTI INKLUSI-LRC saat membuka acara menjelaskan bahwa, agenda hari ini bertujuan untuk membahas tentang pengalaman teman-teman jurnalis setelah mengikuti kegiatan terkakit isu-isu yang ada di Lombok Timur dan perubahan cara pandang terhadap isu tersebut yang berspektif keseteraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Dan harapannya setelah kegiatan ini ada kesepakatan bersama dari teman-teman jurnalis untuk menghasilkan output melalui pemberitaan dan opini yang mendorong pembangunan inklusif di Lombok Timur.
“Di akhir kegiatan kami harapkan ada kesepakatan dari para jurnalis untuk sama-sama berkomitmen membuat pemberitaan yang informatif, setara dan berimbang yang bermuatan inklusi sosial. Bentuknya seperti apa ini yang akan kita diskusikan”, kata Baiq Titis Yulianty.
Pembangunan inklusif sebenarnya bukan hal yang baru di Lombok Timur bahkan hal ini sudah lama menjadi diskursus pemerintah dan pemangku kebijakan. Apalagi di tahun 2022 Lombok Timur digadang menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) menurut hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA). Sayangnya, predikat tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTB sepanjang tahun 2023 sampai 22 September 2023 mencapai 664 kasus, yang didominasi oleh kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 446 kasus dan 221 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa. Mirisnya lagi kasus kekerasan anak dan perempuan tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 145 kasus.
Sehingga akhir tahun ini menjadi momentum yang pas untuk memotret secara utuh pembangunan di Lombok Timur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Lombok Research Center (LRC), Dr. Maharani bahwa, peran media dalam menggiring opini yang mencerdaskan dan berimbang sangat berpengaruh terhadap pembangunan inklusif di tahun mendatang.
Menurut Dr. Maharani pembangunan inklusif di Lombok Timur masih sekadar wacana, pasalnya dari 3,2 triliun rupiah rencana belanja daerah pada 2024, alokasi anggaran untuk pembangunan perempuan dan anak, disabilitas, lansia serta masyarakat rentan lainnya belum terlihat komitmen yang serius. Sehingga suara dari media sangat dibutuhkan untuk mengawal kebijakan dan anggaran daerah agar bisa mengcover lebih banyak pembangunan masyarakat rentan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Dr. Maharani melanjutkan bahwa ada ketimpangan dalam implementasi kebijakan, sehingga media perlu menggiring opini yang fokus untuk mengawal pembangunan daerah baik dari sisi anggaran, kebijakan, implementasi maupun pengawasan agar laju pembangunan tetap pada jalurnya yakni membangun masyarakat yang inklusif.
“Rencana belanja daerah tahun 2024 dikabarkan sebesar 3,2 triliun rupiah dan ini yang paling besar dari lima tahun terakhir. Namun, ketika berbicara tentang peran perempuan dan anak di Lombok Timur yang dianggarkan di DP3AKB sebesar 10 milyar rupiah. Alokasi terbesarnya untuk bidang KB sebanyak 9 milyar rupiah dan sisanya untuk perempuan dan anak sebesar 1 milyar rupiah. Belum lagi ketika berbicara tentang disabilitas, dari anggaran 30 milyar rupiah yang ada di Dinas Sosial, hanya sekitar 200 juta rupiah yang anggaran untuk teman-teman disabilitas. Dari data ini, belum ditemukan komitmen serius pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya untuk masyarakat rentan”, ucap Dr. Maharani saat memantik diskusi.
Saat diskusi berlangsung Lalu Ramli N, jurnalis INEWS TV menyampaikan bahwa proses anggaran yang masih tidak clear juga menjadi masalah yang paling menghambat pembangunan. Selama ini daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesehatan nyatanya lebih banyak mengandalkan anggaran dari pusat. Masih kata Ramli, Lombok research Center beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar pos-pos anggaran ini bisa lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat rentan. Namun tetap saja dari tahun ke tahun tidak ada yang berubah dari sistem penganggaran keuangan di daerah.
“Misalnya untuk masalah stunting, Pemda Lotim lebih banyak mengandalkan anggaran dari pusat dan hanya beberapa persen yang dianggarkan oleh dinas kesehatan, DP3AKB ataupun OPD terkait. Situasi ini terus berlanjut karena tidak banyak yang berubah dari sistem penganggaran kita selama ini. Sehingga dalam proses pengambilan kebijakan harus lebih partisipatif dan aspiratif yang melibatkan semua elemen masyarakat”, kata Ramli menambahkan.
Dari isu-isu yang berhasil dipotret oleh para jurnalis, ini akan dicatat dan dikumpulkan, selanjutnya dari isu tersebut dibahas apa langkah efektif jurnalis untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di Lombok Timur di tahun mendatang. Sehingga opini yang disuarakan oleh media ini bisa memiliki perspektif yang seragam, kemudian dari suara-suara kecil ini akan menjadi besar dan menjadi acuan dari legislatif dan eksekutif untuk membuat kebijakan. Ke depan diharapkan para jurnalis yang terhimpun dalam Forum Media Kabupaten Lombok Timur bisa membuat karya atau tulisan dalam bentuk opini, indept dan buku secara rutin yang menyuarakan tentag isu inklusi di Lombok Timur.
“Kita sepakati bahwa ke depan teman-teman Forum Media membentuk masing-masing tim untuk membuat tulisan entah dalam bentuk buku atau berita mendalam secara kontinyu terkait isu-isu sosial dan inklusi di sekitar kita”, kata , Abdul Latief Aprimanan selaku Fasilitator dan Koordinator Wilayah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bali-NTB sekaligus sebagai penutup diskusi.
