Di tengah tekanan terhadap sektor pertanian akibat perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan semakin ketatnya persaingan pasar, daerah tidak lagi cukup mengandalkan keunggulan sumber daya alam. Yang menentukan daya saing justru kemampuan membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan petani.

Dalam konteks itu, kunjungan kerja Ketua DPRD Lombok Timur bersama rombongan ke Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan pada 8–9 Juli 2026 patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mencari praktik terbaik pembangunan daerah. Kunjungan tersebut bukan sekadar melihat keberhasilan daerah lain, melainkan membaca bagaimana kebijakan publik mampu mengubah potensi pertanian menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Sebagai pemerhati pembangunan di Lombok Timur yang juga aktif sebagai peneliti di lembaga Lombok Research Center (LRC), saya memandang langkah tersebut penting karena tantangan utama Lombok Timur hari ini bukan lagi terletak pada ketersediaan lahan atau kapasitas produksi. Kabupaten ini memiliki kawasan hortikultura yang berkembang di Sembalun, Suela, Wanasaba, hingga Sambelia, sekaligus ditopang sektor peternakan, perikanan, UMKM, dan destinasi wisata yang terus tumbuh. Saya memandang, persoalannya saat ini adalah bagaimana seluruh potensi itu dihubungkan menjadi satu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Lombok Timur. Karena itu, belajar dari daerah yang telah berhasil membangun integrasi tersebut bagi saya merupakan suatu pilihan kebijakan yang relevan.

Pelajaran dari Malang dan Pasuruan

Hal paling menarik menurut saya dari kunjungan Ketua DPRD Lombok Timur ke Malang dan Pasuruan bukanlah besarnya produksi pertanian dari kedua daerah tersebut. Menurut saya, banyak juga daerah lainnya di Indonesia yang mampu menghasilkan komoditas dalam jumlah besar. Namun, yang membedakannya adalah keberhasilan kedua daerah tersebut dalam membangun kelembagaan ekonomi.

Di Desa Wonomulyo, Kabupaten Malang, komoditas hortikultura mampu memasuki pasar ekspor karena petani bekerja dalam sistem kemitraan yang memenuhi standar kualitas secara konsisten. Di Kabupaten Pasuruan, Koperasi Setia Kawan menunjukkan bagaimana koperasi berkembang menjadi pusat penguatan ekonomi petani. Dengan sekitar 11.000 anggota dan pengelolaan sekitar 125.000 liter susu per hari, koperasi tersebut membuktikan bahwa nilai tambah tercipta ketika produksi terhubung dengan pengolahan, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.

Bagi saya, pelajaran utama dari dua daerah tersebut adalah bahwa pembangunan pertanian tidak dapat lagi berhenti pada peningkatan produksi. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur harus meningkatkan paradigma pengembangan sektor pertanian, yaitu pembangunan sektor pertanian menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih luas. Paradigma ini bagi saya penting karena petani Lombok Timur memerlukan kepastian pasar, akses teknologi, kelembagaan yang kuat, serta industri pengolahan yang mampu menyerap hasil produksi.

Pendekatan seperti ini juga menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi banyak daerah agraris, yakni tingginya produksi yang tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan petani. Tanpa hilirisasi dan kelembagaan ekonomi yang kuat, nilai tambah justru dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah.

Agenda Besar Lombok Timur: Membangun Ekosistem Daerah

Menurut saya, hasil dari kunjungan tersebut seharusnya dapat menjadi pijakan dalam merumuskan arah pembangunan Lombok Timur beberapa tahun ke depan. Fokus kebijakan tidak cukup diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian yang selama ini menjadi “mazhab” pemerintah, tetapi juga bagaimana pembangunan di Lombok Timur dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang menghubungkan pertanian, peternakan, UMKM, koperasi, industri pengolahan, dan pariwisata.

Peluang itu sesungguhnya terbuka lebar. Lombok Timur memiliki kawasan Geopark Rinjani yang telah dikenal luas, sentra hortikultura dataran tinggi, komoditas kopi dan madu, serta desa-desa yang memiliki potensi agrowisata. Seluruh aset tersebut dapat saling menguatkan apabila dirancang dalam satu kebijakan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerataan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perdesaan. Penguatan koperasi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, dan integrasi dengan sektor pariwisata akan memperpanjang rantai ekonomi di tingkat lokal sehingga manfaatnya lebih banyak dinikmati masyarakat Lombok Timur sendiri.

Karena itu saya memahami bahwa, kunjungan kerja Ketua DPRD Lombok Timur bersama rombongan merupakan bagian dari investasi pengetahuan (knowledge investment). Nilai sebuah kunjungan tidak diukur dari banyaknya lokasi yang didatangi, melainkan dari sejauh mana pengalaman tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada petani, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, dan mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Pada titik inilah saya melihat optimisme itu memiliki dasar yang kuat. Lombok Timur tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian membangun kolaborasi lintas sektor dan konsistensi menjalankan kebijakan berbasis pembelajaran. Jika pelajaran dari Malang dan Pasuruan mampu diadaptasi sesuai karakter lokal, maka kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan langkah awal menuju pembangunan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Lombok Timur.