Sebagai salah satu lembaga yang menjadi mitra pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Research Center (LRC) terus berupaya untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah. Salah satu upaya tersebut antara lain adalah melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga legislatif daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Untuk itu didalam mengawali pelaksanaan aktivitas tahun 2025 maka, pada hari Senin (06/01/2025) yang lalu seluruh unsur pimpinan serta staf LRC melakukan audiensi sekaligus koordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Muhammad Yusri, AMKP. Mengingat kesibukan dan jadwal kegiatan pimpinan DPRD Lombok Timur yang padat maka, pertemuan tersebut terselenggara di kediaman pribadi Ketua DPRD di daerah Kecamatan Sikur, Lombok Timur.
Maharani, selaku pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Lombok Research Center (LRC) menyambut baik inisiatif direktur dan staf LRC untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder pembangunan di Lombok Timur, terutama dengan pimpinan DPRD Lombok Timur.
Dalam kapasitas sebagai pembina, Maharani mengungkapkan bahwa beberapa program yang sedang dan akan dilaksanakan oleh LRC ke depannya dapat bersinergi dengan arah pembangunan Lombok Timur.
“Program INKLUSI yang berjalan saat ini saya harap dapat terus ditingkatkan, khususnya kolaborasi dengan lembaga legislatif karena ujung dari beberapa aktivitas yang teman-teman lembaga LRC laksanakan saat ini adalah kebijakan atau regulasi yang berpihak pada pembangunan inklusif di Lombok Timur”, ujar Maharani menegaskan arti pertemuan saat itu.
Ketua DPRD M. Yusri, AMKP menyambut kedatangan LRC terlebih lagi dengan niatan dan komitmen LRC sebagai mitra pembangunan untuk dapat bersama-sama bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Lombok Timur ke depannya.
“Kehadiran Lombok Research Center (LRC) tentunya akan menjadi modal tambahan saya untuk bersama-sama memikirkan dan berkarya dalam membangun Lombok Timur”, ujar Yusri mengawali sambutan penerimaannya. “Selama ini saya memang sering melakukan berbagai diskusi dengan berbagai stakeholder, khususnya dengan Pak Maharani yang telah banyak memberikan input pengetahuan terkait dengan inovasi dan potensi pengembangan sumber daya di Lombok Timur”, sambungnya.
“Kami sangat berterima kasih dan menyambut baik upaya-upaya kolaborasi dengan LRC demi kemajuan Lombok Timur tentunya”, harap Ketua DPRD Lombok Timur.
Sebelumnya, Suherman selaku Direktur LRC memaparkan beberapa program yang telah LRC laksanakan sepanjang 2024, termasuk di dalamnya adalah implementasi Program INKLUSI. Selain itu, di tahun 2025 ini LRC ada beberapa program yang sejalan dengan visi misi Bupati Lombok Timur terpilih periode 2024-2029, seperti program ekonomi yang dibarengi dengan program konservasi dimana, program tersebut bernama Bamboo Village Trust (BVT) yang akan dilaksanakan di 15 desa di 3 kecaamatan.
DPRD Lombok Timur sebagai Mitra Strategis LRC dalam Implementasi Program INKLUSI
Dalam implementasi Program INKLUSI, DPRD Lombok Timur merupakan salah satu aktor kunci dan menjadi mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di Lombok Timur. Melalui audiensi dan silaturahmi dengan pimpinan DPRD diharapkan kolaborasi yang semakin kuat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan inklusif sehingga mampu menjawab beberapa tantangan pembangunan yang kompleks di Lombok Timur.
Sinergi antara LRC dan DPRD akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. LRC dapat melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi melalui berbagai mekanisme komunikasi, LRC dapat memastikan bahwa hasil evaluasi relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, LRC juga dapat melakukan kajian terhadap potensi-potensi daerah yang belum tergarap secara optimal. Hasil kajian ini kemudian dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif dan akuntabel. Kolaborasi yang erat antara kedua lembaga ini akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
