Kasus perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi perhatian serius. Tercatat, sepanjang tahun 2023, sebanyak 723 kasus perkawinan anak terjadi di provinsi ini, menjadikan NTB sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia.
Namun, sebuah kisah inspiratif datang dari Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Upaya bersama dari pemerintah desa, Lombok Research Center (LRC), dan UPTD PPA Lombok Timur berhasil menggagalkan perkawinan anak yang melibatkan seorang gadis berusia 13 tahun bernama Bunga (bukan nama sebenarnya).
Pernikahan dini antara Bunga dan seorang pemuda berusia 17 tahun yang direncanakan pada 1 Agustus 2024 berhasil dicegah. Berkat koordinasi yang cepat, kedua anak tersebut berhasil dilerai dan dikembalikan ke rumah masing-masing. Proses pendampingan tidak berhenti sampai di situ. Pihak-pihak terkait berupaya agar Bunga dapat kembali melanjutkan pendidikannya di MTS NW Benteng. Melalui kunjungan ke rumah Bunga, pihak sekolah, pemerintah desa, dan LRC memberikan dukungan penuh dan pemahaman kepada Bunga dan keluarganya.
“Kami sudah memberikan pemahaman kepada seluruh siswa agar tidak membicarakan masalah ini atau membully agar Bunga bisa kembali bersekolah dengan nyaman,” ungkap Sabar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MTS NW Benteng.
Manajer Program INKLUSI-LRC, Baiq Titis Yulianty, juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan sekolah dalam kasus ini. “Yang terpenting saat ini keluarga dan pihak sekolah terus memberikan dukungan dan mendorong agar anak bisa mengejar ketertinggalan materi belajar,” ujarnya.
Bunga sendiri menyatakan kesiapannya untuk kembali bersekolah pada Rabu, 21 Agustus 2024 mendatang. Keluarga juga sangat mendukung keputusan Bunga untuk melanjutkan pendidikannya. Kasus ini menjadi bukti bahwa upaya pencegahan perkawinan anak dapat berhasil jika dilakukan secara kolaboratif. Lombok Research Center, sebagai mitra pemerintah daerah dan desa, terus berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak melalui berbagai program dan kerja sama dengan lembaga terkait.
