Di sebuah balai pertemuan sederhana di Desa Lendang Nangka, Lombok Timur, Rabu siang itu (3/12/2025), puluhan wajah—guru, aktivis sosial, hingga pejabat daerah—tampak larut dalam diskusi panjang tentang masa depan pendidikan NTB. Workshop bertema “Pendidikan dan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Kekerasan Berbasis Gender di NTB” itu menjadi saksi lahirnya satu ikhtiar baru: peluncuran Beasiswa Tunas Negeri, sebuah program bantuan pendidikan yang diinisiasi lewat kolaborasi tiga lembaga—Lombok Research Center (LRC), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB.
Langkah bersama ini bukan muncul tiba-tiba. Di NTB, pendidikan dan kemiskinan adalah dua sisi mata uang yang sering berjalan beriringan. Data terbaru per Maret 2025 mencatat 11,78 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 2,04 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem. Lombok Timur dan Lombok Utara memegang angka tertinggi. Di sisi lain, sepanjang 2024, tercatat 976 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, disertai tingkat perkawinan anak yang mencapai 14,96 persen—angka yang nyaris tak pernah surut.
Kondisi ini, menurut Suherman Direktur LRC, adalah keniscayaan pahit ketika akses pendidikan dan kesempatan ekonomi tak merata. “Ketika anak putus sekolah, risiko kekerasan berbasis gender meningkat. Lingkaran itu hanya bisa diputus dengan intervensi holistik,” ujarnya dalam forum tersebut.
Menyatukan Tiga Pilar: Riset, Kesejahteraan, dan Zakat
Di ruang yang dipenuhi kursi plastik biru itu, hadir beragam pemangku kepentingan: perwakilan pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur, organisasi masyarakat sipil, Bank NTB Syariah, hingga kelompok konstituen desa dari Program INKLUSI BaKTI-LRC. Namun pusat perhatian hari itu tertuju pada tiga lembaga inti yang merumuskan agenda besar lintas sektor.
Ketua Umum LKKS NTB, Hj. Sinta Agathia Soedjoko M. Iqbal, menegaskan bahwa edukasi pencegahan kekerasan harus dimulai dari sekolah, bahkan dari rumah. Ia menyebut beasiswa ini sebagai “tembok awal penyelamat anak-anak dari kerentanan sosial”. Baginya, menjaga anak tetap bersekolah berarti memperkecil peluang mereka terseret dalam eksploitasi atau pernikahan dini.
Senada dengan itu, Ketua BAZNAS NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad, MA., menyatakan bahwa zakat harus memainkan peran strategis: bukan sekadar penyaluran bantuan konsumtif, melainkan investasi sosial jangka panjang. “Zakat untuk pendidikan adalah upaya konkret memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
LRC sendiri, sebagai lembaga berbasis riset dan pemberdayaan, bertindak sebagai penghubung antara data, kebutuhan lapangan, dan desain intervensi yang tepat sasaran. Kolaborasi ini memadukan kekuatan: basis data dan program (LRC), jejaring kesejahteraan sosial (LKKS NTB), dan pendanaan berbasis zakat (BAZNAS NTB).
Beasiswa “Tunas Negeri”: Investasi untuk Masa Depan NTB
Melalui penandatanganan nota kesepahaman, ketiga lembaga menetapkan Beasiswa Tunas Negeri sebagai program unggulan yang menyasar siswa dari keluarga pra-sejahtera, terutama mereka yang tinggal di desa-desa dampingan LRC dan desa miskin ekstrem sasaran Program Desa Berdaya dari Pemprov NTB. Namun cakupannya tak berhenti di situ. Anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin ekstrem, hingga anak yang berpotensi putus sekolah turut menjadi sasaran prioritas.
Beasiswa ini tidak hanya membiayai keperluan sekolah. Programnya dirancang lebih luas: pendampingan sosial, pemantauan progres belajar, hingga penguatan karakter dan literasi digital. Pendeknya, beasiswa ini bukan sekadar “uang bantuan”, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi baru NTB yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Selain beasiswa, kolaborasi ini juga mendorong mekanisme pembiayaan mikro tanpa bunga bagi perempuan dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari skema inklusi ekonomi. Intervensi yang menyasar dua sisi—pendidikan dan ekonomi—dianggap penting agar perubahan bisa berjalan beriringan.
Tunas-Tunas Baru untuk NTB
Peluncuran Beasiswa Tunas Negeri, dalam banyak hal, menandai perguliran paradigma baru. Ia menunjukkan bahwa pendidikan tak bisa lagi diserahkan pada satu pihak saja. Harus ada persilangan peran antara lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi riset, pemerintah, dan masyarakat sipil.
NTB, dengan segala tantangannya—kemiskinan ekstrem, perkawinan anak, dan tingginya angka putus sekolah—membutuhkan model kerja kolaboratif seperti ini: terukur, berbasis data, dan menyentuh langsung akar masalah.
Jika program ini berhasil bertumbuh, bukan tak mungkin “tunas-tunas negeri” itu suatu hari akan menjadi pohon yang memperkuat fondasi sosial NTB. Harapannya sederhana namun tegas: tak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kemiskinan, dan tak ada lagi masa depan yang terampas oleh kekerasan dan keterbatasan ekonomi.