Saat angka wisatawan nusantara di NTB menembus lebih dari 1,4 juta orang pada April 2025, bahkan 1,3 juta dalam satu bulan tertentu, dan kunjungan wisatawan mancanegara bertambah signifikan dibanding bulan sebelumnya—data yang dirilis BPS Provinsi NTB menunjukkan tren pemulihan yang menjanjikan pascapandemi—ada satu ancaman besar yang tak boleh diabaikan: perubahan iklim. Beberapa indikator sektor pariwisata menunjukkan kekuatan yang kembali bangkit. Pada April 2025, wisatawan nusantara yang tercatat mencapai sekitar 1,427,974 orang, naik 35,74% dibanding bulan sebelumnya, sementara wisatawan mancanegara sebanyak 7,812 orang naik 43,58%. Namun, lonjakan angka-angka ini juga menyimpan paradoks — di saat kunjungan tumbuh, risiko iklim juga semakin nyata mengancam stabilitas destinasi tersebut.
Nusa Tenggara Barat (NTB) kerap tampil dalam narasi resmi sebagai etalase pariwisata Indonesia bagian timur. Pantai tropis, Gunung Rinjani, hingga Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dipromosikan sebagai simbol pertumbuhan dan optimisme ekonomi. Pariwisata bahkan telah menjelma menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Namun, di balik promosi itu, NTB sesungguhnya sedang berdiri di persimpangan rapuh antara ambisi pembangunan dan realitas perubahan iklim.
Awal 2026 kembali memberi peringatan keras. Banjir dan cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah NTB hanya dalam hitungan hari. Kejadian ini bukan sekadar peristiwa musiman, melainkan bagian dari pola bencana hidrometeorologi yang semakin sering dan sulit diprediksi. Dalam konteks pariwisata yang sangat bergantung pada stabilitas cuaca dan infrastruktur, situasi ini seharusnya dibaca sebagai sinyal bahaya, bukan gangguan sementara.
Bencana yang Datang Berulang
Sejak awal Januari 2026, banjir akibat hujan berintensitas menengah hingga lebat tercatat terjadi di sejumlah kabupaten. Dalam beberapa hari, kejadian banjir dan cuaca ekstrem bahkan berulang dalam satu wilayah. BMKG menetapkan status siaga hujan lebat dan cuaca ekstrem di NTB, dipengaruhi dinamika atmosfer global seperti La Niña lemah dan suhu muka laut yang relatif hangat.
Pola ini sejatinya bukan hal baru. Sepanjang 2025, NTB mengalami ratusan kejadian bencana, dengan dominasi banjir dan cuaca ekstrem. Data ini menegaskan bahwa NTB tidak lagi berhadapan dengan risiko iklim sebagai anomali, tetapi sebagai kenyataan tahunan. Intensitas hujan meningkat, angin ekstrem muncul secara lokal dan sporadis, serta kawasan pesisir menghadapi tekanan abrasi dan banjir rob yang kian nyata.
Ironisnya, di tengah eskalasi risiko iklim tersebut, pariwisata justru diposisikan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi NTB. Data terbaru menunjukkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. Pada 2024–2025, jumlah kunjungan wisatawan ke NTB kembali meningkat pascapandemi, dengan wisatawan nusantara mendominasi dan wisatawan mancanegara mulai pulih, terutama melalui Mandalika dan Lombok.
Tingkat hunian hotel di kawasan wisata utama sempat mencatat tren positif, sementara ribuan tenaga kerja lokal bergantung langsung pada aktivitas pariwisata—mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga UMKM. Artinya, setiap gangguan serius pada sektor ini akan berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga dan stabilitas sosial daerah. Masalahnya, pertumbuhan pariwisata tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan pengelolaan risiko iklim yang memadai.
Pembangunan yang Mengabaikan Risiko
Banyak destinasi wisata di NTB tumbuh di kawasan pesisir dan dataran rendah—wilayah yang secara ilmiah memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir, abrasi, dan kenaikan muka air laut. Jalan akses wisata kerap dibangun di sempadan sungai atau wilayah rawan genangan, sementara fasilitas wisata berdiri tanpa standar adaptasi iklim yang jelas.
Ketika hujan ekstrem terjadi, akses menuju destinasi terputus, aktivitas wisata terganggu, dan keselamatan wisatawan menjadi taruhan. Namun, persoalan ini sering diperlakukan sebagai insiden teknis, bukan kegagalan perencanaan. Padahal, dalam jangka panjang, akumulasi gangguan semacam ini berpotensi menurunkan daya saing NTB sebagai destinasi wisata.
Bencana hidrometeorologi kerap dihitung dalam angka kerusakan fisik: rumah rusak, jalan putus, fasilitas umum terendam. Namun, biaya ekonomi tidak langsung pada sektor pariwisata jarang dihitung secara utuh. Pembatalan kunjungan, penurunan lama tinggal wisatawan, hingga berkurangnya belanja wisata adalah kerugian senyap yang terus terakumulasi.
Bagi UMKM pariwisata, satu pekan cuaca ekstrem saja bisa berarti kehilangan pendapatan signifikan. Bagi investor, ketidakpastian iklim tanpa mitigasi yang jelas akan terbaca sebagai risiko tambahan. Jika ini terus berulang, pariwisata NTB berisiko rapuh, meskipun secara promosi terlihat gemerlap.
Kebijakan yang Masih Reaktif
Pemerintah daerah telah menyampaikan komitmen mitigasi jangka panjang, termasuk perbaikan daerah aliran sungai dan penguatan kesiapsiagaan. Namun, pendekatan kebijakan masih didominasi respons reaktif: status siaga, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana.
Yang belum terlihat kuat adalah integrasi risiko iklim ke dalam jantung perencanaan pariwisata dan tata ruang. Analisis risiko jangka panjang belum menjadi prasyarat utama dalam izin pembangunan destinasi. Padahal, tanpa perubahan paradigma, upaya mitigasi akan selalu tertinggal satu langkah di belakang bencana.
Pariwisata NTB membutuhkan pergeseran arah menuju pariwisata yang resilien terhadap perubahan iklim. Ini berarti risiko hidrometeorologi harus menjadi variabel utama dalam perencanaan, bukan catatan kaki setelah bencana terjadi.
Perlindungan kawasan pesisir, penegakan sempadan sungai, standar bangunan adaptif, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan aktivitas wisata harus menjadi keharusan. Tanpa itu, pertumbuhan pariwisata hanya akan memperbesar kerugian saat bencana datang.
NTB tetap indah, tetapi keindahan saja tidak cukup untuk menopang masa depan pariwisatanya. Di tengah perubahan iklim yang kian nyata, promosi pariwisata tanpa ketahanan iklim justru menciptakan ilusi keamanan.
Jika pariwisata benar-benar ingin dijadikan fondasi ekonomi jangka panjang, maka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus ditempatkan di pusat kebijakan. Bukan sebagai wacana tambahan, melainkan sebagai syarat mutlak. Tanpa itu, NTB akan terus mempromosikan surga wisata yang setiap musim hujan berhadapan dengan ancaman nyata.
*Penulis : Herman Rakha
Peneliti Lombok Research Center
