Lombok Research Center (LRC) memfasilitasi sosialisasi Program INKLUSI sekaligus pembentukan Kelompok Konstituen di Desa Lando, Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pondok Pesantren Al-Masyath itu dihadiri sekitar 30 peserta, terdiri atas kepala desa beserta staf, kepala wilayah, kader desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta unsur masyarakat lainnya.
Program INKLUSI atau Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif merupakan program kerja sama yang bertujuan mendorong pembangunan inklusif dengan prinsip no one left behind. Program ini diupayakan agar kelompok marjinal—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya—dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Direktur Lombok Research Center, Suherman, mengatakan bahwa Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia terhadap agenda kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya dalam penguatan kesetaraan gender, inklusi sosial, serta peran masyarakat sipil. Program ini juga melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, termasuk gerakan perempuan dan kelompok disabilitas, dalam mendorong prinsip gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI).
“Fokus kami adalah peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kemampuan advokasi warga, pencegahan kekerasan, serta perlindungan kelompok rentan. Karena itu, kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Suherman.
Ia menambahkan, meskipun isu pencegahan kekerasan dan perkawinan anak menjadi perhatian utama, Program INKLUSI juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas dan perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam dua tahun terakhir, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi salah satu fokus intervensi program.
Pemerintah Desa Lando menyambut baik terpilihnya desa tersebut sebagai lokasi implementasi Program INKLUSI. Kepala Desa Lando, H. Zaenal Hamdi, M.Pd.I., menilai pembangunan sumber daya manusia sama pentingnya dengan pembangunan fisik.
“Program INKLUSI tidak memberikan bantuan materi, melainkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi desa,” kata Zaenal.
Program INKLUSI-BaKTI sendiri telah memasuki tahap kedua pada periode 2026–2028. Pada fase ini, program berfokus pada penguatan kelompok konstituen agar aktif melakukan advokasi kebijakan, program, dan anggaran yang inklusif; mendorong akses layanan sosial dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pencegahan perkawinan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas; sekaligus memperluas akses terhadap sumber-sumber pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa didorong untuk menyusun kebijakan dan program pendukung layanan inklusif, sementara perguruan tinggi diharapkan berperan sebagai pusat edukasi dan advokasi pencegahan serta penanganan kasus kekerasan. Pada fase kedua ini, Program INKLUSI juga mengintegrasikan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui edukasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.
Usai sosialisasi, peserta membentuk Kelompok Konstituen Desa Lando sebagai strategi penguatan di tingkat komunitas. Kelompok ini menjadi pelaksana Program INKLUSI di desa dan berfungsi menyediakan layanan berbasis komunitas, melakukan pendataan sosial, advokasi kebijakan inklusif, serta transfer pengetahuan dan informasi kepada warga.
Dalam musyawarah tersebut, terpilih 15 anggota inti Kelompok Konstituen yang terdiri atas enam laki-laki dan sembilan perempuan dari unsur pemerintah desa, kepala wilayah, kader, pelaku UMKM, dan perempuan kepala keluarga. Kelompok ini akan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa dan memiliki struktur kepengurusan yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, bidang pendataan, pendampingan kasus, serta hubungan masyarakat.
Salah satu kader Desa Lando, Rosida, menyatakan kesiapan terlibat sebagai pendamping perlindungan sosial. Ia menilai pendekatan Program INKLUSI sejalan dengan upaya pendampingan sosial yang selama ini ia lakukan.
“Dengan adanya kelompok konstituen, masyarakat bisa lebih kritis memahami persoalan di sekitarnya dan bersama-sama mencari solusi. Akses terhadap layanan pemerintah juga diharapkan semakin terbuka,” ujarnya.