Suasana balai Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, pada 11 Maret 2026 siang itu tampak sederhana. Tidak ada panggung, tidak ada sekat antarpeserta. Sekitar 20 orang duduk melingkar, berbincang dalam suasana santai. Namun dari ruang yang sederhana itu, lahir percakapan penting tentang persoalan desa dan peran warga dalam pembangunan.
Peserta yang hadir terdiri atas perwakilan pemerintah desa, anggota Kelompok Konstituen (KK) beserta pendamping, serta tim dari Lombok Research Center (LRC). Diskusi berjalan hangat, tetapi topik yang dibahas sangat dekat dengan keseharian masyarakat, mulai dari kesulitan mengurus dokumen, akses layanan dasar, hingga pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
“Kalau ada warga yang kesulitan urus dokumen, kami sering diminta bantu. Tapi kadang kami juga bingung harus mulai dari mana,” ujar salah satu pengurus KK.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diskusi Kampung yang dilaksanakan oleh LRC sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI fase kedua. Pada 2026, program ini diperluas ke lima desa baru di Lombok Timur, yaitu Desa Lando dan Embung Raja di Kecamatan Terara, Desa Lendang Belo dan Montong Betok di Kecamatan Montong Gading, serta Desa Penedagandor di Kecamatan Labuhan Haji.
Melalui Diskusi Kampung, LRC tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga memperkuat pemahaman warga tentang peran mereka dalam pembangunan desa. Warga diajak melihat bahwa mereka bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian penting dari proses perubahan.
Dalam forum ini, peserta bersama-sama belajar tentang cara mendampingi kasus di masyarakat, memahami jalur advokasi kebijakan, serta pentingnya terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. Isu yang dibahas pun beragam, mulai dari layanan dasar, persoalan sosial, hingga dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan di tingkat desa.
“Kami ingin teman-teman KK ini punya bekal, bukan hanya untuk membantu warga, tetapi juga untuk ikut mengawal kebijakan desa,” ujar salah satu fasilitator LRC.
Di Desa Montong Betok, diskusi berlangsung aktif dan terbuka. Kepala desa yang hadir tidak hanya menyimak, tetapi juga langsung memberikan respons positif. Ia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Kelompok Konstituen, termasuk dengan menyediakan ruang sekretariat agar kegiatan mereka dapat berjalan lebih terarah.
Keesokan harinya, 12 Maret 2026, Diskusi Kampung berlanjut di Desa Lando. Dalam pertemuan itu, para pengurus KK duduk bersama kepala wilayah dan merefleksikan pengalaman mereka selama ini. Mereka menyadari bahwa berbagai hal yang telah mereka lakukan untuk membantu warga, khususnya dalam layanan dasar, sebenarnya sudah menjadi bagian dari peran Kelompok Konstituen.
“Selama ini kami sudah bantu warga, terutama soal layanan dasar. Tapi sekarang kami jadi lebih paham, ini sebenarnya bagian dari peran yang lebih besar,” ungkap salah satu peserta.
Percakapan di Desa Lando juga menguatkan pentingnya keterlibatan warga dalam ruang-ruang politik desa. Tidak hanya hadir dalam musyawarah, warga juga didorong untuk berani menyampaikan kebutuhan, mengusulkan gagasan, serta ikut mengawal keputusan yang diambil bersama.
Pada 14 Maret 2026, kegiatan serupa dilaksanakan di Desa Embung Raja. Dalam forum tersebut, kepala desa menegaskan bahwa peran Kelompok Konstituen sangat penting, terutama dalam menjembatani kebutuhan warga dengan layanan yang tersedia.
“Kebutuhan masyarakat itu terus berubah, terutama administrasi kependudukan. KK ini bisa jadi jembatan antara warga dan layanan,” ujarnya.
Sementara itu, di Desa Lendang Belo pada 16 Maret 2026, pembahasan berkembang ke isu-isu lain yang juga dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan usia anak dan perubahan iklim. Sekretaris desa yang hadir menilai forum seperti ini penting karena membuka ruang dialog yang selama ini belum banyak tersedia.
“Kadang masyarakat tidak tahu harus mengadu ke mana. Kalau KK ini kuat, mereka bisa jadi penghubung,” katanya.
Dalam berbagai diskusi tersebut, para pengurus KK juga menyampaikan kebutuhan untuk memperkuat jejaring dengan lembaga layanan, seperti BPJS dan Dinas Sosial. Mereka berharap dukungan terhadap akses dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut dapat diperkuat agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
“Kalau kami punya akses langsung, tentu akan lebih cepat membantu warga,” ujar salah satu pengurus.
Bagi LRC, Diskusi Kampung dirancang sebagai ruang belajar bersama yang sederhana, namun bermakna. Dari forum ini, tumbuh kesadaran bahwa warga memiliki peran penting dalam mendampingi kasus, mengadvokasi kebijakan, serta terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa.
Lebih jauh, kegiatan ini juga mendorong Kelompok Konstituen untuk semakin percaya diri hadir dalam ruang-ruang desa, menyampaikan aspirasi, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari lingkaran kecil di balai desa, perlahan tumbuh hal yang sangat penting: keberanian untuk terlibat.
Dan dari keberanian itu, harapan tentang pembangunan desa yang lebih inklusif mulai menemukan jalannya.
