Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempun (#16HAKTP) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025 menjadi momentum penting LRC gandeng multi stakeholder untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di NTB
Lombok Research Center (LRC) bersama Yayasan BaKTI, dengan dukungan Program INKLUSI, menggelar workshop bertema “Pendidikan dan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Kekerasan Berbasis Gender di NTB”. Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (#16HAKTP) yang bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional (HDI), berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025, di Aula Kantor Desa Lendang Nangka, Lombok Timur.
Acara ini mempertemukan beragam pemangku kepentingan—mulai dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, LKKS NTB, BAZNAS NTB, Bank NTB Syariah, organisasi masyarakat sipil, hingga penyandang disabilitas, guru, siswa penerima beasiswa, dan Kelompok Konstituen di 15 desa dampingan LRC dalam Program INKLUSI. Pertemuan lintas sektor ini menegaskan bahwa penurunan kekerasan berbasis gender dan kemiskinan ekstrem hanya mungkin dicapai melalui kerja bersama yang terkoordinasi.
Direktur LRC, Suherman, menggarisbawahi keterkaitan erat antara kemiskinan dan kekerasan berbasis gender. “Ketika akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi terhalang, risiko kekerasan ikut meningkat,” ujarnya. Menurutnya, tema workshop dipilih merujuk pada situasi aktual NTB yang tengah berfokus menekan kemiskinan ekstrem, memperbaiki kualitas pendidikan, dan membuka ruang ekonomi yang lebih inklusif.
Data per Maret 2025 mencatat angka kemiskinan NTB berada di 11,78 persen (654.570 jiwa), dengan kemiskinan ekstrem mencapai 2,04 persen—tertinggi di Lombok Utara dan Lombok Timur. Pada 2024, terdapat 976 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara angka perkawinan anak di NTB mencapai 14,96 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,90 persen. Deretan angka ini menjadi dasar kuat pentingnya intervensi multipihak.
Ketua Umum LKKS NTB, Hj. Sinta Agathia Soedjoko M. Iqbal, yang tampil sebagai keynote speaker, menekankan urgensi edukasi pencegahan kekerasan sejak usia dini. “Kekerasan bisa terjadi di sekolah, rumah, atau lingkungan sosial. Tidak ada kata terlalu dini untuk mengajarkan pencegahan,” ujarnya.
Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Surya Bahari, mewakili Gubernur NTB, menambahkan komitmen pemerintah memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, sekaligus membangun ruang aman berbasis inklusi. “Dengan spirit gotong royong, kami ingin NTB menjadi rumah yang aman dan manusiawi bagi setiap orang,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, AKMP, menyoroti problem pendidikan. Ia menyebut 21.000 anak di Lombok Timur tercatat putus sekolah sepanjang 2024. Kemiskinan, perkawinan anak, dan rendahnya kesadaran orang tua menjadi faktor utama. Ia menyambut baik peluncuran program beasiswa yang dinilai penting untuk menjaga anak tetap berada di sekolah. “Pendidikan inklusif adalah jalan memutus siklus kekerasan dan kemiskinan,” ujarnya.
Ketua BAZNAS NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad, MA., memaparkan sejumlah program yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah. “Setiap Jumat kami turun langsung melalui layanan kesehatan keliling di masjid-masjid,” ungkapnya. Kolaborasi BAZNAS dengan LKKS NTB dan LRC, lanjutnya, juga mencakup penyaluran zakat pendidikan bagi siswa pra-sejahtera.
Pada kesempatan ini, tiga program unggulan sekaligus diluncurkan sebagai model intervensi inklusif. Program Beasiswa Tunas Negeri menjadi upaya bersama LRC, LKKS NTB, dan BAZNAS NTB untuk memastikan anak-anak dari keluarga pra-sejahtera dapat melanjutkan pendidikan. Bank NTB Syariah menghadirkan pembiayaan ultra mikro Mawar Emas tanpa bunga untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem. Sementara itu, bantuan sosial untuk 150 lansia dan kelompok rentan diserahkan di Desa Lendang Nangka dan Lendang Nangka Utara, yang menjadi lokasi implementasi Program Desa Berdaya.
Melalui kegiatan ini, LRC berharap kolaborasi lintas sektor semakin menguat dalam menekan angka kekerasan berbasis gender, mengurangi kemiskinan ekstrem, sekaligus memperluas akses pendidikan dan ekonomi yang inklusif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di NTB.