Rencana Gubernur NTB L. Muhammad Iqbal yang akan menggabungkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke Dinas Sosial menuai pro kontra. Hal ini juga menjadi perhatian dari beberapa aktivis atau pegiat sosial yang konsen pada isu perempuan dan anak di NTB.
Salah satu aktivis yang bersuara, yaitu Maharani yang juga merupakan peneliti senior pada lembaga Lombok Research Center (LRC) mengemukakan bahwa penggabungan OPD terkait ke dalam Dinas Sosial saat ini masih belum terlalu mendesak. Maharani juga menyoroti komitmen pemerintah daerah terkait dukungan anggaran dalam upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Untuk mengetahui lebih dalam lagi pandangan tersebut silahkan baca :
https://drive.google.com/file/d/1pC9Vg8b8SS7zfcdLxeLaNW5-NL06XlD9/view?usp=sharing
