Dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif, Pemerintah Desa Danger, Lombok Timur, bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur, dan Lombok Research Center (LRC) menggelar Forum Konsultasi Publik serta Pelayanan Adminduk Keliling. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas, mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan administrasi kependudukan.
Pelayanan yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Agustus 2024, di Desa Danger ini disambut antusias oleh masyarakat. Kaspul Hadi, Kepala Desa Danger, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjaring masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, terutama para lansia.
“Kami menemukan sekitar 25 lansia yang belum melakukan perekaman e-KTP. Ini menjadi prioritas kami untuk segera diselesaikan,” ungkap Kaspul Hadi.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mendata dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan lainnya. “Dengan adanya data yang akurat, kami bisa menyusun program kesejahteraan yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Yazid Shobri, SE., Sub. Koordinator Kelahiran/Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda Disdukcapil Lotim, mengungkapkan bahwa animo masyarakat sangat tinggi. “Hari ini, kami berhasil merekam e-KTP sebanyak 38 orang dan menerbitkan 26 kartu keluarga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan layanan seperti ini,” ujarnya.
Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra dalam program ini terus mendorong pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Melalui program INKLUSI, LRC telah membina 15 desa di Lombok Timur. Desa-desa binaan ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya dalam melaksanakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan menjamin perlindungan sosial yang merata.
Tentang Program INKLUSI
Program INKLUSI merupakan sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, dan penguatan masyarakat sipil.
